KPK Bakal Beberkan Peran Dirut PLN di Kasus PLTU Riau-1

KPK Bakal Beberkan Peran Dirut PLN di Kasus PLTU Riau-1
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir (tengah) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 20 Juli 2018. Sofyan Basir diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Fana Suparman / YUD Kamis, 4 Oktober 2018 | 10:31 WIB

Jakarta - Pemegang Saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B Kotjo bakal menjalani sidang perdana perkara dugaan suap proyek PLTU Riau-1 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/10). Sidang perdana ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan Johannes oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat dakwaan tersebut, Jaksa KPK akan membeberkan sejumlah aliran uang terkait proyek PLTU Riau-1.

‎"Ini terdakwa pertama dalam kasus PLTU Riau-1, jadi nanti akan diuraikan lebih lanjut. Tentu tidak hanya soal proses penerimaan uang ya atau pemberian uang tetapi juga pertemuan-pertemuan dengan sejumlah pihak," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (4/10).

Diungkapkan Febri, Jaksa KPK akan menguraikan proses pertemuan antara Kotjo dengan sejumlah pejabat yang salah satunya diduga merupakan Dirut PLN, Sofyan Basir. Pertemuan itu diduga untuk membahas pemulusan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau-1.

"Ada pertemuan antara tersangka yang sedang diproses saat ini ada juga pertemuan dengan pejabat-pejabat lain di berbagai instansi itu tentu juga diuraikan di dakwaan tersebut," ungkapnya.

Tim Jaksa juga akan membeberkan mekanisme dan skema kerja sama dalam proyek PLTU Riau-1. Tak hanya itu, tim Jaksa KPK juga bakal membeberkan pembagian fee kepada sejumlah konsorsium yang ikut dalam proyek tersebut.

"Termasuk juga terkait dengan bagaimana mekanisme kerja sama pembagian fee dan juga proses persetujuan proyek PLTU Riau-1 sampai melibatkan konsorsium itu menjadi bagian yang akan dibuktikan nanti pada proses persidangan," paparnya.

Diketahui, proyek PLTU Riau-1 dengan nilai investasi US$ 900 juta ini merupakan bagian dari program 35 ribu Megawatt (MW) yang digagas oleh pemerintah pusat. Setelah dirancang memiliki saham 51% dalam konsorsium, PLN melalui PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menunjuk Blackgold Natural dan anak usahanya PT Samantaka Batubara, serta China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap proyek pembangkit listrik mulut tambang tersebut.

Untuk memuluskan proses penunjukan ini, Johannes Kotjo menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Golkar Idrus Marham. Eni diduga menerima uang sebesar Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap. Uang itu adalah jatah Eni untuk memuluskan perusahaan Kotjo menggarap proyek senilai US$ 900 juta. Idrus juga dijanjikan mendapatkan jatah yang sama jika berhasil meloloskan perusahaan Kotjo.



Sumber: Suara Pembaruan