Pengacara Kaget Terdakwa Perkara Sipoa Dituntut 4 Tahun

Pengacara Kaget Terdakwa Perkara Sipoa Dituntut 4 Tahun
Ilustrasi peradilan. ( Foto: Ist / Ist )
/ YS Jumat, 7 Desember 2018 | 16:57 WIB

Jakarta – Pengacara dua terdakwa perkara Sipoa Group di Pengadilan Negeri Surabaya memprotes tuntutan empat tahun yang dibacakan JPU Rakhmad Hari Basuki dari Kejati Jawa Timur. Sebab, JPU dinilai sudah gagal membuktikan dakwaan terhadap Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso.

"Surat tuntutan tidak didasarkan atas fakta persidangan yang sebenar-benarnya, maka secara materiil tidak dapat dijadikan dasar dan titik bertolak untuk menuntut para terdakwa, karena bertentangan dengan azas peradilan kita yang mengedepankan azas kejujuran, obyektifitas, dan tidak memihak," ujar IGN Boli Lasan, kuasa hukum Klemens dan Budi dalam keterangan tertulis yang diterima SP Jumat (7/12).

Dijelaskan, Klemens dan Budi didakwa JPU melanggar pasal penggelapan dan penipuan, dalam pelaporan pidana yang direkayasa, yang berlatar belakang, adanya kelompok yang diidentifikasi sebagai konsorsium mafia Surabaya. Mereka disinyalir ingin merampas aset perusahaan PT Bumi Samudra Jedne (Sipoa Grup) milik para terdakwa senilai Rp 687,1 miliar dengan harga telah dibanderol konsorsium hanya Rp 150 miliar.

Dikatakan, jika permintaan itu tidak dipenuhi para terdakwa diancam akan ada 50 laporan polisi lagi bakal digulirkan.

Menurut Boli, selain bersifat manipulatif, tuntutan empat tahun penjara tanpa fondasi pembuktian, karena JPU sebenarnya gagal menyampaikan seluruh fakta otentik yang diberikan para saksi yang dihadirkan di muka persidangan.

Selain bersikap ragu-ragu, JPU telah gagal pula membuktikan Surat Dakwaannya sendiri. Bahkan menurut Boli, tidak berlebihan bila dikatakan, JPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Karena telah menuntut tanpa dapat membuktikan adanya kesalahan pada diri para terdakwa, sesuai dengan perbuatan pidana yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Sebelumnya, JPU telah memberikan serangkaian keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam surat dakwaannya," tegasnya.

Selama persidangan, menurut Boli, JPU terbukti tidak sungguh-sungguh berkemauan, sekaligus tidak mampu membuktikan dakwaan. Hal ini tercermin dari fakta persidangan. Dari 18 orang saksi fakta yang di BAP penyidik, JPU hanya menghadirkan dua saksi fakta yakni Ronny Suwono dan Aris Birawa. Malah, kata Boli, keterangan dua saksi itu menguntungkan para tedakwa.
Sebanyak 16 saksi fakta lainya “enggan” dihadirkan JPU yakni Yudi Hartanto, Fanny Sayoga, Debbie Puspasari Sutedja, Agung Wibowo, Sugiarto Tanajohardjo, Ganitra Tee, Teguh Kinarto, Widjijono, Siauw Siauw Tiong, Harisman Susanto, Haryono, Rudy Yulianto, Isman Ansori, Rudianto Indargo, Maria Hariati Soebagio, dan Costaristo Tee.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, BAP tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Jadi, tidak ada yang bisa dibuktikan JPU di persidangan. Sehingga tuntutan empat tahun sama sekali tanpa pertimbangan hukum pembuktian berdasarkan fakta persidangan.

Bahkan secara umum, menurutnya, dari besarnya tuntutan tersebut sinyalemen yang pernah ramai diberitakan media massa berkenaan adanya rekayasa atas perkara itu yang berujung pada peradilan sesat, kian tidak terbantahkan.

Argumen yang paling nyata, kata Boli, dari hasil analisa terhadap surat dakwaan, JPU tidak melakukan penelitian secara cermat atas berkas perkara. Karena perkara ini, menurutnya sejatinya tidak terpenuhi kelengkapan formil dan materil. JPU juga tidak mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta perbuatan terdakwa, alat-alat bukti pendukung pembuktian setiap unsur pasal yang didakwakan, dan barang bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian. Lalu, JPU memberikan keterangan yang tidak mengandung unsur kebenaran dalam surat dakwaan.



Sumber: PR
CLOSE