3 Bulan Jadi Buronan KPK, Eks Legislator Sumut Ferry Suando Kaban Serahkan Diri

3 Bulan Jadi Buronan KPK, Eks Legislator Sumut Ferry Suando Kaban Serahkan Diri
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo / Uthan A Rachim )
Fana Suparman / FMB Jumat, 11 Januari 2019 | 19:59 WIB

Jakarta - Mantan Anggota DPRD ‎Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban yang menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan diri ke Polsek Kelapa Dua Gading Serpong, Tangerang, Jumat (11/1). KPK memasukkan nama Ferry masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan atas kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Jajaran Polres Tangerang Selatan menyerahkan buronan tersebut ke KPK. Mengenakan ‎peci putih dengan kaos berkerah setelan celana panjang jeans sambil membawa sebuah tas cukup besar, Ferry, yang merupakan Politikus Partai Bulan Bintang (PBB), tiba di Gedung KPK, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.50 WIB dengan dikawal oleh jajaran Polres Tangerang Selatan.
FST, Sumut

"Tadi jam 10 datang ke KPK dan sekarang sedang proses pemeriksaan oleh penyidik," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

KPK diketahui telah mengirimkan surat kepada Interpol Polri untuk menetapkan Ferry Suando Kaban dalam DPO. Dalam surat tertanggal 28 September 2018 itu, KPK meminta bantuan Polri untuk mencari dan menangkap Ferry. KPK juga mengimbau masyarakat ikut membantu. Masyarakat diharapkan menyampaikan kepada kepolisian terdekat atau Kantor KPK melalui telepon 021-25578300, bila mengetahui informasi mengenai keberadaan Ferry. KPK mengancam bakal menjerat siapapun yang berupaya menyembunyikan atau membantu menyembunyikan Ferry.

Ferry merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut. Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama 37 anggota serta mantan anggota DPRD Sumut lainnya.

Para anggota DPRD Sumut ini diduga telah menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu, Gatot Pujo Nugroho masing-masing sebesar Rp300 juta hingga Rp350 juta. Suap ini diberikan Gatot kepada para anggota DPRD terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut tahun 2013 dan 2014. Selain itu, para legislator ini juga menerima suap terkait pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015 serta penolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada tahun 2015.



Sumber: Suara Pembaruan