Sempat Buron 3 Bulan, Ferry Kaban Ditahan KPK

Sempat Buron 3 Bulan, Ferry Kaban Ditahan KPK
Mantan Gubernur Sumut yang menjadi terdakwa kasus suap anggota DPRD Sumut Gatot Pujo Nugroho berjalan usai mengikuti persidangan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan, Sumatera Utara, 9 Maret 2017. ( Foto: Antara/Septianda Perdana )
Fana Suparman / HA Jumat, 11 Januari 2019 | 22:39 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Ferry Suando Tanuray Kaban di Rutan KPK, Jumat (11/1). Penahanan ini dilakukan penyidik setelah memeriksa intensif Ferry yang menyerahkan diri.

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu sebelumnya menjadi buronan selama tiga bulan atas kasus dugaan penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

"FST (Ferry Suando Tanuray Kaban), ditahan di Rutan Cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK‎," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/1).

Selain Ferry Kaban, KPK juga menahan satu tersangka legislator Sumut lainnya yakni, Dermawan Sembiring. KPK menahan Dermawan di Rutan Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kedua mantan legislator Sumut itu bakal mendekam di sel tahanan masing-masing setidaknya selama 20 hari ke depan.

"Dengan demikian seluruh tersangka anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka dalam penyidikan yang telah diumumkan sejak 3 April 2018 lalu telah dilakukan penahanan," katanya.

Ferry dan Darmawan merupakan dua tersangka kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama 36 anggota serta mantan anggota DPRD Sumut lainnya.

Puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut itu diduga telah menerima suap dari Gubernur Sumatera Utara saat itu masing-masing sebesar Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Suap ini diberikan Gatot kepada para anggota DPRD terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut tahun 2013 dan 2014.

Selain itu, para legislator ini juga menerima suap terkait pengesahan APBD Sumut tahun 2014 dan 2015 serta penolak penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut pada tahun 2015. Sebagian tersangka dalam kasus dugaan suap terkait fungsi dan kewenangan selaku anggota DPRD Sumut‎ telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.



Sumber: Suara Pembaruan