KPK Utus Pegawai Gabung Satgasus Polri untuk Kasus Novel

KPK Utus Pegawai Gabung Satgasus Polri untuk Kasus Novel
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / CAH Sabtu, 12 Januari 2019 | 10:02 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima kabar tim satuan tugas khusus (Satgasus) yang dibentuk Polri untuk mengusut tuntas kasus teror terhadap penyidik senior Novel Baswedan. KPK pun sudah mengutus sejumlah pegawai dari unsur penindakan, pengawas internal dan biro hukum untuk bergabung dengan tim bentukan Polri tersebut.

"Saya pastikan pimpinan sudah menugaskan sejumlah pegawai baik dari unsur penindakan, ataupun di pengawas internal atau dari biro hukum," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/1) malam.

Diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian pembentukan tim gabungan satgasus. Tim tersebut dibentuk melalui surat bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari 2019. Dalam surat yang ditandatangani Tito tim gabungan ini terdiri atas 65 anggota yang terdiri dari sejumlah unsur seperti Polri, KPK, berbagai ahli, dan tokoh masyarakat.

Sejumlah ahli yang dilibatkan dalam tim tersebut, di antaranya peneliti LIPI Hermawan Sulistyo, Ketua Umum Ikatan Sarjana Hukum Indonesia Amzulian Rivai, Ketua Setara Institute Hendardi, Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 Nur Kholis. Sementara dari unsur KPK, terdapat lima orang yang dilibatkan.

Febri mengatakan penugasan tim akan dilakukan berdasarkan penugasan pimpinan KPK. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Polri. Febri mengatakan, koordinasi bisa dilakukan di berbagai tempat, baik Gedung KPK, Polri, atau tempat lain. Dikatakan, KPK tidak mempersoalkan jumlah anggota maupun bentuk tim yang dibentuk Polri. KPK hanya berharap tim baru ini bisa menemukan pelaku penyerangan Novel.

"Prinsip dasarnya begini, menemukan penyerang novel baswedan yang sudah lebih dari 600 hari tersebut tentu saja kami berharap pengungkapan dan berbagai upaya terus dilakukan. Ketika ada tim yang dibentuk dengan unsur yang lebih kuat dan lebih luas meskipun pasti akan kita dengar juga kritik dan saran tethadap tim ini. Tapi KPK berharap tim tersebut bisa berujung pada ditemukannya pelaku penyerangan novel," harapnya.

Pembentukan tim ini merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada Polri. Sementara untuk KPK, Komnas HAM merekomendasikan penelusuran perbuatan obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum terkait kasus Novel dan melakukan mitigasi risiko pengamanan. Febri mengatakan, mitigasi risiko terus dilakukan dan diperbaiki KPK.

Sementara terkait penelusuran obstruction of justice, Febri mengaku hal tersebut belum dapat dilakukan karena harus melakukan penyelidikan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur obstruction of justice terlebih dahulu.

"Yang pertama tentu saja tidak bisa langsung dilakukan misalnya diterbitkan sprindik obstruction of justice tapi harus melihat pemenuhan pasal-pasal obstruction of justice tersebut apakah memungkinkan diterapkan faktanya seperti apa tentu ditelusuri lebih lanjut," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan