KPK Harap Sosialisasi Caleg Eks Koruptor Hingga ke Dapil

KPK Harap Sosialisasi Caleg Eks Koruptor Hingga ke Dapil
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Jumat, 1 Februari 2019 | 09:57 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan nama-nama mantan narapidana kasus korupsi yang mencalonkan sebagai anggota legislatif hingga ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Sebelumnya, KPU diketahui telah mengumumkan 49 nama caleg yang merupakan eks koruptor.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, sosialisasi nama caleg eks koruptor hingga ke dapil dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh calon wakil rakyatnya.

"Sekarang tinggal tantangannya adalah menurut saya nama-nama caleg tersebut kan tidak hanya berada di daerah pemilihan Jakarta, jadi dapilnya tersebar di sejumlah daerah, apakah misalnya KPU bersama KPUD akan meneruskan nama-nama tersebut ke dapil-dapilnya," kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (1/2).

Febri menegaskan, lembaga antikorupsi mendukung penuh langkah KPU yang telah mengumumkan daftar nama eks koruptor nyaleg melalui media. Namun, kata Febri, KPU masih perlu memikirkan cara lain agar informasi daftar nama eks koruptor itu sampai ke masyarakat daerah-daerah.

"Sehingga masyarakat pada saat ingin memilih itu paham betul siapa yang akan dipilih," ujarnya.

KPK bakal mendukung setiap kebijakan KPU terkait proses Pemilu serentak tersebut. Terpenting, kebijakan itu mengedepankan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak, termasuk mengenai diumumkannya caleg eks koruptor.

Hal ini lantaran KPK mengakui korupsi sektor politik dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sejauh ini, telah memproses ratusan pelaku korupsi dari unsur politik mulai dari DPR sebanyak 69 orang, DPRD 161 orang, dan kepala daerah 150 orang sampai saat ini. Belum lagi kasus korupsi politik bersama-sama dengan pihak swasta, level atas birokrasi atau pihak-pihak lain yang terkait itu yang mencapai lebih 60% dari kasus yang ditangani oleh KPK.

"Saya kira KPK menjadi bagian dari apa namanya, pihak yang mendukung pilihan yang dilakukan oleh KPU tersebut," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan