MLA dengan Swiss Perlu Diperkuat dengan UU Perampasan Aset Hasil Kejahatan

MLA dengan Swiss Perlu Diperkuat dengan UU Perampasan Aset Hasil Kejahatan
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Destry Damayanti (kiri) bersama Anggota Pansel KPK Yenti Ganarsih (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Mabes Polri, Jakarta, 8 Juni 2015 ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Fana Suparman / FMB Rabu, 6 Februari 2019 | 18:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisaksi, Yenti Ganarsih menyatakan, perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss dibutuhkan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi dan TPPU. Hal ini lantaran dengan MLA, aparat penegak hukum dapat melacak, memblokir dan bahkan merampas aset yang berasal dari korupsi dan pencucian uang. Tak hanya korupsi dan pencucian uang, MLA ini juga dapat menjangkau aset-aset yang terkait dengan penggelapan pajak.

"MLA ini sangat positif karena ini yang sangat dibutuhkan dalam rangka pemberantasan korupsi dan hasil korupsi dengan TPPU. MLA ini merupakan perjanjian bilateral yang sangat luas karena meliputi pelacakan aset, pembekuan, blokir dan perampasan aset hasil kejahatan. Termasuk juga terkait kejahatan pajak yang dilarikan ke luar negeri," kata Yenti kepada Beritasatu.com, Rabu (6/2).

Apalagi perjanjian MLA antara Indonesia dan Swiss ini bersifat retroaktif. Dengan demikian, perjanjian tersebut dapat diberlakukan bagi kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum perjanjian ini dibuat dan hasil kejahatannya disimpan di Swiss.

"Perjanjian ini bersifat retroaktif artinya bisa diberlakukan untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum perjanjian ini dibuat dan hasil kejahatannya di Swiss," katanya.

Untuk itu, Yenti menilai, saat ini yang diperlukan adalah komitmen dan keseriusan aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan yang hasilnya mengalir ke luar negeri. Tak hanya Swiss, terdapat sejumlah negara lain yang juga memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia. Selain itu, Yenti mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Yenti meyakini penerapan TPPU dan UU Perampasan akan memudahkan aparat penegak hukum untuk memulihkan kerugian negara atau mengembalikan aset hasil dari korupsi dan kejahatan lainnya.

"Salah satunya harus menerapkan TPPU agar mudah dalam pengembalian aset dan untuk lebih mempermudah segera bikin UU perampasan aset hasil kejahatan," katanya.

Yenti mengakui sebagian kalangan masih menganggap Swiss sebagai negara tujuan untuk menyimpan aset hasil kejahatan termasuk korupsi dan pajak lantaran Swiss termasuk negara yang ketat terkait kerahasiaan perbankan. Meskipun, kata Yenti, Swiss saat ini sudah mulai berubah.

"Tinggal kecermatan dan semangat penegak hukum kita saja. Dan tentu dengan perjanjian ini, mereka (koruptor) akan menghindari Swiss paling tidak," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan