Tak Hanya Koruptor, MLA Permudah Pelacakan Aset Bandar Narkoba di Swiss

Tak Hanya Koruptor, MLA Permudah Pelacakan Aset Bandar Narkoba di Swiss
Ilustrasi narkoba. ( Foto: Antara )
Yeremia Sukoyo / WBP Kamis, 7 Februari 2019 | 06:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia-Swiss telah menjalin kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) sehingga pemerintah RI bisa membongkar kasus-kasus penggelapan pajak dan perburuan hasil korupsi di Swiss agar bisa dilacak.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mengakui, perjanjian bilateral bidang MLA antara Indonesia dan Swiss merupakan perjanjian strategis yang ditempuh pemerintah Indonesia.

"Ini akan mengurangi insentif dan peluang para penjahat seperti koruptor, perdagangan manusia, bandar narkoba dari Indonesia untuk menyembunyikan aset dan uang hasil kejahatannya di Swiss," kata Dadang Trisasongko, di Jakarta, Rabu (6/1).

Dengan perjanjian tersebut, proses pelacakan aset dan uang haram akan lebih mudah dilakukan oleh penegak hukum Indonesia. Apalagi, antara Indonesia dengan Swiss sudah sama-sama terikat pada kerja sama pertukaran informasi pajak secara otomatis.

Namun demikian, yang perlu menjadi catatan pascakerja sama tersebut, yakni MLA akan bermafaat bagi Indonesia bila ada proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan terkait aset oleh lembaga penegak hukum. Misalnya kasus korupsi, narkoba, perdagangan manusia, perjudian dan lain-lain.

"Jadi, tantangan ke depan untuk pemanfaatan perjanjian MLA tersebut adalah penegak hukum Indonesia harus bekerja keras meningkatkan komitmen dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus tersebut," ujar Dadang.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM, Zaenur Rohman, menilai, MLA antara Indonesia dengan Swiss memang membuka peluang pengembalian aset hasil kejahatan yang disembunyikan. Apalagi selama ini Swiss sendiri dicurigai menjadi salah satu negara tempat pelarian harta hasil korupsi.

Namun demikian, kerja sama itu baru akan memberikan implikasi yang positif manakala seluruh aparat penegak hukum bisa lebih fokus pada upaya pengembalian aset negara.

"Kesempatan ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum untuk fokus kepada pengembalian kerugian negara dalam menangani perkara. Upaya penyitaan harus berdasarkan putusan pengadilan mengenai aset yang dirampas untuk negara," kata Zaenur Rohman

Karena itu, dikatakan, upaya meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak aset hasil kejahatan juga sangat diperlukan. Setiap perkara korupsi tidak boleh hanya berfokus untuk memenjarakan. "Paling penting yakni fokus pada pengembalian kerugian keuangan negara," kata Zaenur.



Sumber: BeritaSatu.com