Perjanjian MLA, Swiss Diharapkan Pasok Data Aset Koruptor RI

Perjanjian MLA, Swiss Diharapkan Pasok Data Aset Koruptor RI
Ilustrasi Rupiah ( Foto: Antara/Widodo S Jusuf )
Markus Junianto Sihaloho / WBP Kamis, 7 Februari 2019 | 06:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Fraksi DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno, menyatakan bahwa perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara Pemerintah Indonesia dan Swiss adalah terobosan bagus Pemerintahan Joko Widodo yang di era pemerintahan sebelumnya belum bisa direalisasikan.

“Dengan ditandatanganinya MLA ini, pihak Swiss diharapkan secara proaktif dapat memasok data masuknya dana-dana atas nama terduga korupsi dan perusahaan terafiliasinya,” kata Hendrawan, Rabu (6/2).

Walau demikian, Hendrawan mengajak semua tetap realistis karena kejahatan keuangan saat ini terus berkembang. Untuk itu, Indonesia juga harus mengantisipasi uang-uang yang dilarikan para koruptor tersebut telah berubah bentuk dan dicuci berlapis-lapis. Bahkan sekarang ada profesi yang keahliannya melakukan metamorfosa dana-dana ilegal menjadi paket-paket dana investasi yang legal atau terhormat. “Rekayasa finansial ini tidah mudah terdeteksi,” imbuh anggota Komisi Keuangan DPR RI itu.

Walau demikian, MLA ini bermanfaat sebagai sebuah langkah maju untuk memerangi betapa luar biasa canggihnya perilaku korupsi lintasnegara. “Perlawanan sudah dimulai. Kita beri apresiasi, meski timingnya sudah agak terlambat,” imbuhnya.

Menyangkut ratifikasi DPR RI atas MLA sebagai syarat berlaku, Hendrawan mengatakan bahwa semua pihak memang masih harus bersabar dulu menunggu persetujuan dari parlemen. Hanya saja, bila ditanyakan sikap Fraksi PDIP, maka sepakat untuk segera diratifikasi. “Itu pasti, sehingga kita bisa segera menarik manfaat dari perjanjian ini,” tandas Hendrawan.

Perjanjian MLA antara pemerintah Indonesia dengan Swiss terdiri dari 39 pasal. Di antaranya mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan hukum timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

Perjanjian MLA ini juga dapat digunakan memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Indonesia memastikan warga negara atau badan hukum tidak melakukan kejahatan perpajakan. Atas usulan RI, perjanjian ini juga menganut prinsip retroaktif.

Prinsip itu memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Apalagi, Swiss acapkali diasumsikan sebagai salah satu negara tempat aman menyimpan aset hasil kejahatan dari negara lain termasuk Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com