Pengacara Dahnil Anzar Nilai Ada Upaya Kriminalisasi

Pengacara Dahnil Anzar Nilai Ada Upaya Kriminalisasi
Dahnil Anzar Simanjuntak. ( Foto: Antara / Reno Esnir )
Bayu Marhaenjati / YUD Kamis, 7 Februari 2019 | 21:09 WIB

Jakarta - Kuasa hukum Dahnil Anzar menilai, ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan penggunaan anggaran kegiatan kemah dan apel pemuda Islam Indonesia yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) beserta organisasi kepemudaan.

Haris Azhar, selaku kuasa hukum Dahnil mengatakan, kasus kemah pemuda merupakan bagian dari "rintikan hujan" kriminalisasi atau serangan terhadap orang-orang yang memang tidak menyenangkan atau mengganggu stabilisasi satu rezim politik atau kekuasaan.

"Ya, kita tahu lah model manusia yang satu ini (Dahnil). Ini bukan soal dia ada di juru bicara 02, tapi memang sebelumnya punya satu catatan panjang bagaimana komitmen dan konsistensi Dahnil ini mengkritik negara dalam konteks, terutama dalam soal penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Jadi saya pikir ini ada upaya untuk membunuh profil Dahnil yang ketempatan juga 02. Jadi mungkin sekalian ini ditargetkan seperti itu, dan ini memang lagi banyak hujan kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan lebih tepatnya," ujar Haris, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/2).

Haris menuturkan, kasus ini seharusnya masuk dalam mekanisme perdata, bukan pidana. Pihak PP Pemuda Muhammadiyah pun telah mengembalikan uang Rp 2 miliar ke Kempora.

"Dan satu hal lagi belum ada audit dari BPK. Kalau mau dituduh korupsi atau TPPU harusnya, disarankan dibeberapa peraturan perundang-undangan, harus ada audit resmi dari BPK. Sampai sekarang BPK nggak ngomong apa-apa. Menurut saya, motif kasus ini dipaksakan, mencoba membunuh profil Dahnil dan teman-teman di Pemuda Muhammadiyah, itu terasa sekali," ungkap Haris.

Sementara itu, Denny Indrayana -kuasa hukum Dahnil lainnya- mengatakan, pengembalian dana Rp 2 miliar oleh PP Pemuda Muhammadiyah diframing menjadi kesan salah satu indikasi bahwa memang benar ada korupsi.

"Makanya ada yang bilang bukti bahwa memang muncul ada korupsi. Itu perlu diklarifikasi bahwa pengembalian itu adalah sikap teman-teman menjaga kehormatan Muhammadiyah. Bahwa setelah dilihat, dilaksanakan tidak sesuai, perjanjian dianggap batal, ya sudah uangnya dikembalikan," kata Denny.

"Dan jangan lupa, akhirnya pengembalian itu oleh Kemenpora dikembalikan lagi ke Muhammadiyah karena Kemenpora mengatakan tidak menemukan penyimpangan menurut hasil BPK. Jadi Kemenpora mengembalikan lagi dana itu ke Pemuda Muhammadiyah," tambahnya.

Menurutnya, framing pengembalian dana itu adalah cara-cara yang keliru. "Bahwa framing pengembalian itu, ada indikasi pidana itu, adalah cara-cara keliru, salah, dan ada kriminalisasi," tandasnya.



Sumber: BeritaSatu.com