MLA Berlaku, Menkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss

MLA Berlaku, Menkumham Gerak Cepat Buru Aset Haram di Swiss
Menkumham Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2). ( Foto: Beritasatu TV )
Zumrotul Muslimin / ZTM Kamis, 7 Februari 2019 | 21:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bergerak cepat usai ditandatanganinya perjanjian hukum timbal balik (mutual legal assistance) antara RI dengan Swiss pada 4 Februari 2019.

Menteri Yasonna langsung membuat daftar data aset haram yang disimpan di Swiss. Perburuan aset haram akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Bukan hanya hasil penggelapan pajak, tapi penghasilan dari perbuatan melanggar hukum pidana, seperti korupsi dan lainnya. Kita bersama penegak hukum akan mengumpulkan daftar pihak yang mempunyai aset tersebut dari berbagai sumber informasi," kata Yasonna dalam rilisnya, Kamis (7/2).

Yasonna menambahkan pihaknya akan membuat roadmap agar pelaksanaan dari perjanjian dengan Swiss itu berjalan komprehensif. Yasonna akan menghadap Presiden Joko Widodo untuk melaporkan dan meminta arahan terkait hal ini.

"Bila perlu, beri reward kepada orang-orang yang memberi informasi akurat dan teruji tentang keberadaan aset haram di Swiss," ujar Yasonna yang sedang di Belanda menghadiri Konferensi Internasional Access to Justice bersama 29 negara dan enam organisasi internasional.

MLA Indonesia-Swiss adalah perjanjian paling komprehensif dan mencakup aturan umum dalam sistem hukum kedua negara dan konvensi internasional. Secara khusus mengenai penindakan kejahatan keuangan (fiscal matters) berupa pelacakan, pembekuan dan perampasan hasil tindak pidana.

Perjanjian MLA ini meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dapat meminta bantuan dalam rangka mendukung penyidikan (memperoleh informasi terkait keberadaan aset, keberadaan seseorang, membekukan dan menyita aset hingga merampas aset sebagai pelaksanaan eksekusi putusan yang berkekuatan hukum).

"Jika dalam tahap penyidikan diperoleh indikasi awal seorang tersangka menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi ke bank di Swiss maka Indonesia dapat meminta pihak Swiss memberikan informasi terkait keberadaan uang tersebut dan membekukannya hingga proses hukum berkekuatan hukum tetap," ungkap Yasonna.

"Jadi, jika perkara ini pada akhirnya yang menghasilkan putusan yang merampas aset hasil tindak pidana di Swiss maka putusan pengadilan di Indonesia tersebut dapat dieksekusi di Swiss melalui proses MLA," sambung Yasonna.

Swiss juga menyepakati usulan Indonesia tentang prinsip retroactivity yang memungkinkan pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap sebelum ditandatangani dan berlakunya perjanjian MLA.

"Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum ditandatanganinya dan berlakunya Perjanjian MLA ini," kata Yasonna.



Sumber: BeritaSatu TV