DPR dan Pemerintah Diminta Segera Ratifikasi Perjanjian MLA dengan Swiss

DPR dan Pemerintah Diminta Segera Ratifikasi Perjanjian MLA dengan Swiss
Menkumham Yasonna Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara RI dengan Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2). ( Foto: Beritasatu TV )
Fana Suparman / WM Kamis, 14 Februari 2019 | 14:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pemerintah dan DPR untuk segera meratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss. Ratifikasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian MLA antara pemerintah RI dengan Swiss yang ditandangani di Bernerhof Bern, Senin (4/2) lalu.

"ICW menuntut agar pemerintah dan DPR segera meratifikasi MLA yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Swiss," kata Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam konferensi pers yang dihadiri Beritasatu.com,  di Kantor ICW, Jakarta, Kamis (14/2).

Ratifikasi ini penting agar MLA ini dapat segera diterapkan, terutama untuk mengembalikan kerugian negara atau merampas aset di luar negeri. Apalagi, diketahui, Swiss dikenal dengan sebutan The Grandfather of The Worlds Tax Havens karena ketatnya aturan soal kerahasiaan bank dan diduga menjadi tempat penyimpanan aset para pelaku korupsi.

"Bahkan, laporan Majalah Times pada tahun 1999 menyebutkan bahwa harta mantan Presiden Soeharto yang sempat terlacak sebesar US$ 9 miliar berada di salah satu bank Swiss,"  kata Adnan.

Meski demikian, ICW pesimistis pemerintah dan DPR dapat segera meratifikasi MLA ini. Hal ini mengingat rekam jejak kinerja DPR yang dianggap buruk dari sisi produk legislasi. Pada tahun 2017 saja, dari 53 RUU yang ditargetkan, DPR hanya mampu mengesahkan lima UU. Apalagi, saat ini memasuki tahun politik yang membuat konsentrasi pemerintah dan DPR tersita.

"Mengingat saat ini adalah tahun politik, maka dapat dipastikan konsentrasi pemerintah dan DPR akan banyak tersita pada pemilihan legislatif dan Presiden. Selain itu, rekam jejak DPR selalu dianggap buruk jika berbicara mengenai produk legislasi," ungkap Adnan.

Untuk itu, ICW khawatir penandatanganan MLA antara pemerintah RI dan Swiss sebagai upaya merampas aset di luar negeri hanya bersifat seremonial dan euforia belaka. Padahal, kata Adnan, tanpa MLA, bantuan timbal balik dengan negara atau otoritas di negara lain dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dengan prinsip resiprositas. Hal ini sudah dilakukan KPK dalam menangani sejumlah kasus korupsi, salah satunya kasus korupsi e-KTP. Dalam menangani korupsi yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun itu, KPK bekerja sama dengan sejumlah aparat penegak hukum di luar negeri, seperti Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat untuk membekukan aset pelaku korupsi e-KTP. Padahal, Indonesia dan Amerika Serikat tidak memiliki perjanjian MLA.

"Ini membuktikan bahwa proses pembelian atau penyitaan aset yang berada di luar negeri tidak bergantung pada adanya perjanjian MLA antarnegara," kata Adnan

Pengembalian Aset

Selain soal ratifikasi, ICW juga meminta aparat penegak hukum untuk fokus melacak dan mengembalikan aset dengan menyertakan aturan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau pasal gratifikasi dalam setiap sangkaan atau dakwaan terhadap pelaku korupsi. Adnan menegaskan, penegakan hukum yang tidak meletakan prioritasnya pada asset recovery dalam konteks pemberantasan korupsi dipastikan tidak akan pernah menimbulkan efek jera.

Sementara berdasar data penanganan korupsi sepanjang 2018 yang ditelusuri ICW, dari 454 kasus korupsi, hanya tujuh kasus yang menerapkan TPPU, yakni enam kasus TPPU ditangani KPK, dan satu kasus Kejaksaan, sementara kepolisian tidak menerapkan TPPU. KPK sendiri belum secara maksimal menerapkan TPPU dan gratifikasi terhadap kepala daerah yang ditangani mereka. Dari 28 kepala daerah yang ditangkap dalam OTT sepanjang 2018, hanya 17 persen yang dijerat pasal gratifikasi dan hanya tiga persen gang dijerat TPPU.

"Jadi kalau kita mengaitkan kepada data ini jelas kita sendiri keropos di dalam. Yang di dalam negeri saja untuk mengejar aset tidak dlakukan apalagi mengejar ke luar negeri," tegasnya.

Untuk memaksimalkan asset recovery, ICW juga mendorong pemerintah dan DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset. Perampasan aset merupakan salah satu cara efektif untuk memulihkan kerugian negara sekaligus menimbulkan efek jera terhadap koruptor. Tanpa perampasan aset, koruptor masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan organisasi bahkan melakukan kejahatan kembali.

"MLA itu tahap awal untuk melakukan penegakan hukum bagaimana agar asset recovery itu menjadi inti kerja penegakan hukum, karena kejahatan itu nadinya uang," katanya.

Lebih jauh, ICW juga meminta Central Authority dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk gencar memberikan asistensi serta sosialisasi terkait mekanisme pengajuan MLA bagi penegak hukum. Menurut Adnan, Central Authority ini menjadi persoalan dalam penerapan MLA. Dalam MLA tersebut, aktor yang memiliki otoritas tunggal seakan-akan hanya Kemkumham.

Hal ini mengakibatkan alur permohonan MLA terlalu birokratis dan tidak efisien, padahal penegak hukum harus bergerak cepat agar aset hasil kejahatan yang berada di luar negeri dapat dibekukan. Apalagi Pasal 1 Ayat (8) UU nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah pidana menyatakan, pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik. Dengan merujuk aturan itu, MLA seharusnya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK.
"Setiap tindakan hukum harus dilaksanakan secepat mungkin agar aset yang berada di luar negeri dapat dibekukan sementara sambil menunggu jalannya proses penanganan perkara," kata Adnan.



Sumber: Suara Pembaruan