Pengamat: MLA dengan Swiss Jangan Dikaitkan dengan Pilpres

Pengamat: MLA dengan Swiss Jangan Dikaitkan dengan Pilpres
Yenti Garnasih. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Sabtu, 16 Februari 2019 | 10:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly telah meneken perjanjian bantuan hukum timbal balik atau Mutual Legal Assistance (MLA) dengan pemerintah Swiss di Bernerhof Bern, Senin (4/2) lalu. Perjanjian MLA dengan Swiss dan sejumlah negara lain dinilai sebagai langkah maju dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perjanjian MLA dengan Swiss yang dilakukan Menteri Yasonna beberapa waktu lalu merupakan bentuk komitmen dan langkah progresif yang dilakukan pemerintah dalam memerangi korupsi. Apalagi, Swiss dikenal sebagai negara yang memiliki aturan ketat mengenai kerahasiaan bank.

“Ini sebuah langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi. Sangat maju. Apalagi kerja sama dengan Swiss itu luar biasa. Saya rasa luar biasa ini pemerintahan Jokowi. Karena dengan Swiss itu kita sudah lama ingin kerja sama, tetapi nggak bisa,” kata Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, Jumat (15/2/2019).

Yenti mengungkapkan, Swiss selama ini sering menjadi negara tujuan para pelaku kejahatan, termasuk korupsi untuk menyimpan uang hasil kejahatan mereka. Untuk itu keberhasilan dalam menjalin kerja sama MLA dengan negara tersebut patut diapresiasi.

“Ini prestasi. Tolong jangan dikaitkan dengan pilpres. Ini kan sudah jadi cita-cita bangsa sejak lama. Ketika kita angka korupsinya tinggi, kita ingin sekali kerja sama MLA, nah sekarang sudah ada, bagus,” ungkapnya.

Dalam perjanjian MLA dengan Swiss meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. Pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan perjanjian MLA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam rapat paripurna DPR, pada Rabu (13/2). Selain Swiss dan UEA, Pemerintah Indonesia juga memiliki perjanjian kerja sama dengan ASEAN, Korsel Australia, Hong Kong, Tiongkok, India, Vietnam, dan Iran.

Yenti menjelaskan, dampak adanya perjanjian MLA bagi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Dikatakan, perjanjian MLA menitikberatkan kepada penelusuran uang hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri. Dengan demikian, negara yang menjalin perjanjian MLA dengan Indonesia akan membantu atau memberikan kontribusi. Salah satunya untuk mengungkap uang hasil korupsinya ada di negara tersebut. Dikatakan, dengan adanya perjanjian MLA ini, bantuan hukum tidak perlu menunggu putusan pengadilan. Kerja sama penegak hukum kedua negara sudah dapat dilakukan sejak penyidikan. Dicontohkan Yenti, saat penyidikan berlangsung, dan diketahui ada rekening tersangka di suatu negara yang memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia maka pemerintah Indonesia bisa meminta bantuan kepada negara tersebut untuk membekukan aset ataupun meminta rekam data transaksi bank.

“Setelah ada putusan (pengadilan), tolong kami jangan dipersulit untuk merampas, mengembalikan ke negara,” paparnya.

Yenti yang juga Panitia Seleksi Pimpinan KPK Jilid IV ini menambahkan, setelah adanya perjanjian MLA ini, tugas penegak hukum menerapkan pasal TPPU bersamaan dengan pasal korupsi kepada para koruptor. Diingatkan Yenti, MLA ini berkaitan dengan kerja sama untuk memulihkan kerugian negara atau asset recovery, termasuk pelacakan hasil korupsi, sejak penyidikan, penuntutan, hingga perampasan hasil kejahatan. Untuk itu, asset recovery akan berjalan maksimal jika penegak hukum, baik KPK, Kejaksaan dan Kepolisian menerapkan TPPU bersamaan dengan UU Tipikor terhadap pelaku korupsi sejak awal.

Pernyataan senada datang dari kalangan legislatif. DPR menilai perjanjian MLA antara Indonesia dengan beberapa negara merupakan langkah yang tepat. Dewan menilai perjajian ini bisa digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Termasuk membekukan dan menarik aset dari tindak kejahatan yang dibawa koruptor ke luar negeri.

"Kita berharap semua aset Indonesia yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia," kata Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis.



Sumber: Suara Pembaruan