Emil Dardak Tak Ingin Berakhir di Rutan KPK

Emil Dardak Tak Ingin Berakhir di Rutan KPK
Emil Dardak. (Foto: Antara)
Fana Suparman / WBP Kamis, 21 Februari 2019 | 10:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga gubernur dan dua wakil gubernur yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (20/2/2019). Gubernur-Wakil Gubernur Riau, Samsuar-Edy Natar dilantik Presiden Jokowi pada Rabu. Sementara Gubernur-Wakil Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak serta Gubernur Jambi Fachrori Umar dilantik Jokowi pada pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK memaparkan mengenai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan KPK melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) di sejumlah daerah, termasuk Jawa Timur, Riau dan Jambi. Setelah berdiskusi, pimpinan KPK mengajak Khofifah-Emil dan Syamsuar-Edy Natar Nasution mengunjungi sejumlah ruangan di rumah tahanan (rutan) di belakang Gedung Merah Putih KPK. Sementara, Gubernur Riau, Fachrori Umar izin pulang lebih awal.

Setelah berkeliling, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak termotivasi untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi selama memimpin Jawa Timur. Emil bertekad tak ingin menambah panjang daftar kepala daerah yang menjadi penghuni Rutan KPK. Diketahui, KPK telah menjerat lebih dari 100 kepala daerah yang terlibat korupsi. "Istilah namanya satu visualisasi mengenai konsekuensi kalau kita terlibat dalam tindak pidana korupsi sehingga apa yang ditunjukan tadi menjadi sebuah motivasi untuk tidak berada di situ (Rutan KPK). Di sisi lain juga makin menguatkan niat kita, saya enggak mau berakhir disini. Saya mau khusnul khotimah," kata Emil usai mengunjungi Rutan KPK, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Untuk itu, Emil berjanji akan menjalankan rekomendasi dari KPK untuk mencegah korupsi, terutama menyangkut titik-titik rawan korupsi, seperti penganggaran, perizinan dan hubungan instansi. Apalagi, Jawa Timur sebelumnya termasuk daerah rawan korupsi dengan jumlah wali kota/kabupaten terbanyak yang terjerat korupsi. "Dari sisi langkah-langkah sudah on the right track tetapi kan ada juga individu. Kita lihatnya begini yang sudah dikoordinir pencegahan saja bisa korupsi apalagi yang enggak. Jadi ini tidak menjamin, tapi di sisi lain juga membantu risiko itu. Nah selain itu ya tadi politiknya. Politiknya saya rasa. Tadi kita disampaikan persetujuan anggaran rawan, perizinan rawan, hubungan instansi vertikal rawan. Itu yang ngomong dari dalam KPK bukan saya tapi area-area itu dengan perhatian masyarakat insha Allah bisa. Bisa kita atasi," kata Emil Dardak.

Sementara Khofifah menuturkan, dalam kehidupan ada hukuman yang dianalogikan dengan tongkat dan hadiah yang dianologikannya dengan wortel atau dalam bahasa agama ada neraka dan surga. Menurutnya, setiap tindakan ada konsekuensi yang mengiringinya. "Ya semuanya kan gini ada stick ada carrot gitu kan. Jadi kalau dalam beragama juga Allah menyiapkan surga tetapi juga menyiapkan neraka. Sama yang berbuat baik Allah akan kasih surga yang berbuat tidak baik Allah siapkan neraka. Di dalam berbagai kehidupan juga ada stick juga ada carrot kalau baik dikasih carrot," kata Khofifah.

Untuk menjalankan roda pemerintahannya yang bersih dari korupsi, Khofifah berkomitmen untuk berkoordinasi dengan KPK. Bahkan, kata Khofifah, pada 28 Februari mendatang, tim Korsup KPK akan ke Jawa Timur bertemu dengan 38 wali kota dan Bupati di Jawa Timur untuk membangun sistem pencegahan korupsi. "Maka apa yang menjadi titik-titik kerawanan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan, kemungkinan penyalahgunaan anggaran dan seterusnya ini tanggal 28 insha Allah dari Korsupgah KPK itu akan datang ke Jawa Timur sambil menjelaskan titik-titik rawan tadi disampaikan ada sembilan titik yang rentan terhadap kemungkinan terjadinya kolusi, korupsi, nepotisme dan seterusnya," kata Khofifah.

Hal senada dikatakan Gubernur Riau, Syamsuar yang bertekad tidak menjadi Gubernur Riau keempat yang terjerumus korupsi. Tiga gubernur Riau yang telah menjadi pesakitan adalah Saleh Djasit, Rusli Zainal dan Annas Maamun. Saleh Djasit terjerat kasus korupsi pengadaan mobil kebakaran. Rusli Zainal dan Annas Maamun terjerat kasus suap dan korupsi pemberian izin di sektor Kehutanan di Riau. "Dan kami memang bersama Pak Edy tidak ingin kempat kali (gubernur masuk KPK)," kata Syamsuar.

Seperti halnya Khofifah, Syamsuar memastikan jajarannya siap berkoordinasi dengan KPK untuk mencegah korupsi. Syamsuar mengaku sudah meminta KPK untuk mendampingi Pemprov Riau agar tidak tersandung korupsi. "Kami siap menindaklanjuti korsup pencegahan tentang titik-titik rawan di Riau. Insha Allah, Korsupgah akan ke Riau, dan kami akan koordinasikan dengam seluruh bupati/wali kota agar Riau ke depan dapat lebih baik. Kami sudaj minta pendampingan ke KPK tentang persoalan-persoalan yang berkembang di Riau agar kami dapat menyelesaikan," kata Syamsuar.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, terdapat delapan area rawan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Delapan area tersebut, yakni pengeluaran, pendapatan, peranan aparat pengawas internal atau APIP, dana desa, pengurusan izin terpadu satu pintu, dan lainnya. "Jadi, kita meminta kepala daerah untuk bersama-sama dengan KPK agar menjaga orang-orang baik ini supaya tetap baik, menjaga gerakan untuk membuat Indonesia menjadi sejahtera tetap kokoh di daerah, dan ada sejumlah rencana di beberapa daerah, karena di setiap daerah memiliki masalahnya sendiri, kita kaji juga secara spesifik," kata Saut.

Saut mengatakan pertemuan dan kunjungan ke Rutan KPK dimaksudkan untuk menjaga semangat kepala daerah yang baru dilantik dalam memberantas tindak pidana korupsi. Apalagi, kata dia, sejauh ini sudah banyak kepala daerah yang dijerat KPK karena melakukan korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan