Aspri Imam Nahrawi Disebut Atur Fee untuk Pejabat Kempor‎a

Aspri Imam Nahrawi Disebut Atur Fee untuk Pejabat Kempor‎a
Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Ending didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana agar membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Senin, 11 Maret 2019 | 21:05 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Nama Mift‎ahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi (Aspri) Menpora, Imam Nahrawi mencuat dalam surat dakwaan Sekjen Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy terkait perkara dugaan suap proses persetujuan dan pencairan dana hiba‎h dari pemerintah melalui Kempora kepada KONI.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/3/2019) ini, Miftahul disebut memiliki peran besar untuk memuluskan suap tersebut. Miftahul salah satunya disebut sebagai pihak yang turut mengatur besaran fee yang harus disiapkan petinggi KONI untuk diberikan kepada pejabat Kempora dalam memperlancar proses pengucuran dana hibah kepada KONI.

"‎Bahwa untuk memperlancar proses persetujuan dan pencairan dana bantuan tersebut, telah ada kesepakatan mengenai pemberian komitmen fee dari KONI Pusat kepada pihak Kempora sesuai arahan dari Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Imam Nahrawi selaku Menpora kepada terdakwa," kata Jaksa Ronald F Worotikan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/3).

Mulanya pada 17 Januari 2018, Ketua Umum KONI Pusat, Tono Suratman mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kempora dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pendampingan Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional pada Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018 dengan usulan dana sekitar Rp 51,5 miliar.

Surat pengajuan tersebut ditindaklanjuti Imam Nahrawi dengan membuat disposisi kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kempora untuk ditelaah dan dilanjutkan pada Asisten Deputi Olahraga dan Prestasi, PPK dan tim Verifikasi untuk dilakukan penelitian apakah proposal tersebut layak untuk diberikan kepada KONI Pusat.

Untuk mempercepat proses pencairan proposal dana hibah tersebut, Ending dan Bendahara Pengeluaran Pembantu PPON Kempora, Supriyono membeli satu unit mobil merek Toyota Fortuner dengan kepemilikannya diatasnamakan sopir Supriyono bernama Widhi Romadoni.

Mobil tersebut kemudian diserahkan kepada Mulyana. Setelah diteliti oleh tim verifikasi, PPK Kempora, Chandra Bhakti menyetujui besaran dana hibah yang dapat diberikan kepada KONI Pusat, yakni Rp 30 miliar.

Setelah proposal tersebut disetujui oleh pihak Kempora, Mulyana dan PPK pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Adhi Purnomo‎ menyarankan agar Ending Fuad berkoordinasi dengan Miftahul Ulum terkait jumlah komitmen fee yang harus diberikan KONI Pusat kepada pihak Kempora untuk mempercepat pencairan dana hibah.

"‎Setelah terdakwa berkoordinasi dengan Miftahul Ulum, disepakati besar komitmen fee untuk pihak Kempora kurang lebih sebesar 15 sampai 19 persen dari total nilai bantuan dana hibah yang diterima oleh KONI Pusat," papar Jaksa.

Tak hanya dalam pencairan dana hibah terkait Asian Games dan Asian Paragames, surat dakwaan itu juga menyebutkan peran Miftahul Ulum dalam proses persetujuan dan pencairan dana hibah yang diajukan KONI dalam rangka Pengawasan dan Pendampingan Seleksi Calon Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi tahun 2018.

Jaksa mengungkapkan, Miftahul Ulum berperan mengarahkan Ending Fuad untuk memerintahkan Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Pusat, Suradi, mencatat nama-nama pejabat Kempora yang akan mendapat dana komitmen fee dari dana hibah yang disetujui Kempora sebesar Rp 17,9 miliar.

Dalam daftar nama yang disusun Suradi itu, tercantum inisial Mly yang merujuk pada Mulyana sebesar Rp 400 juta, Ap atau Adhi Purnomo sebesar Rp 250 juga dan Ek atau Eko Triyanto sejumlah Rp 20 juta.

"Sesuai arahan Miftahul Ulum, terdakwa memerintahkan Suradi untuk mengetik daftar rincian para penerima dana terkait proposal dukungan KONI Pusat dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018," papar Jaksa.

Diketahui, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, PPK pada Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto dengan mobil merek Toyota Fortuner dan uang ratusan juta.

Suap ini diberikan dua petinggi KONI tersebut untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hiba‎h dari pemerintah melalui Kempora kepada KONI.

Jaksa menyatakan, Ending dan Jhonny memberikan satu unit Toyota Fortuner hitam dan uang Rp 300 juta kepada Mulyana. Selain itu, keduanya juga memberikan kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta dan ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 kepada Mulyana.

Jaksa menyatakan, pemberian hadiah berupa uang dan barang itu diduga bertujuan agar Mulyana, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya ini, Ending dan Jhonny didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan