Komnas Perempuan: Ada yang Salah Pahami Definisi RUU PKS

Komnas Perempuan: Ada yang Salah Pahami Definisi RUU PKS
Ilustrasi kekerasan seksual ( Foto: Visualphotos/Michaela Begsteiger )
/ YUD Kamis, 14 Maret 2019 | 15:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Sri Nurherwati mengatakan pihak yang menentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual salah satunya karena salah memahami defisi yang ada pada naskah RUU tersebut.

"Mengapa yang digunakan terminologi kekerasan, bukan kejahatan. Karena Indonesia sudah ada komitmen terhadap konvensi yang dianut seluruh dunia," kata Nur dalam Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta, Kamis (14/3/2019).

Konvensi yang Nur maksud adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1979, yang menggunakan terminologi kekerasan.

Selain Konvesi tersebut, Indonesia juga sudah menggunakan terminologi "kekerasan" dalam peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

"Terminologi kekerasan bukanlah bahasa pergaulan sehari-hari, tetapi bahasa hukum dan bahasa komitmen negara," tuturnya.

Menurut Nur, hal lain yang juga dipahami salah dari definisi yang ada dalam naskah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah frasa "hasrat seksual".

"Hasrat seksual kemudian dipahami menjadi lesbian, gay, biseksual dan transgender atau LGBT. Padahal tidak seperti itu sama sekali," katanya.

Nur menegaskan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan menjadi titik penting dalam mencegah, memulihkan korban dan menghapus kekerasan seksual serta menindak pelakunya.

Selain itu, juga meletakkan kewajiban pemerintah, melibatkan dunia usaha, masyarakat, keluarga dan korban untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan seksual.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan menghadirkan tiga narasumber.

Selain Sri Nurherwati, narasumber lainnya adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Topo Santoso dan pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Tauhid Arjawinangun Cirebon KH Husein Muhammad.



Sumber: ANTARA