Ajudan Irwandi Bantah Bicarakan Fee Proyek Dana Otonomi Khusus Aceh

Ajudan Irwandi Bantah Bicarakan Fee Proyek Dana Otonomi Khusus Aceh
Tiga terdakwa kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf (kiri), Hendri Yusal (tengah) dan Syaiful Bahri (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa sekaligus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Selasa, 19 Maret 2019 | 06:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hendri Yuzal, ajudan Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf membantah membicarakan soal fee proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Bantahan tersebut disampaikan Hendri Yuzal saat menjalani pemeriksaan terdakwa perkara suap di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/3/2019).

"Saya enggak pernah menanyakan commitment-commitment fee," kata Hendri di persidangan.

Jaksa KPK pun mencecar Hendri Yuzal atas keterangannya tersebut. Hal ini lantaran dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 25, Hendri mengatakan pernah dimintai tolong oleh Muyassir yang merupakan ajudan Bupati Bener Meriah, Ahmadi untuk mengurus proyek yang dibiayai dana Otsus Aceh untuk Kabupaten Bener Meriah.

Muyassir pun menanyakan soal fee dan cara penyerahannya. Kemudian, Hendri meneruskan pertanyaan itu ke Teuku Syaiful Bahri selaku orang kepercayaan Irwandi.

"Saudara Syaiful menyampaikan untuk commitment fee-nya adalah 10 persen dan mereka yang punya AMP (Asphalt Mixing Plant) biasanya sudah pada tahu," kata Jaksa membacakan BAP milik Hendri

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Hendri membantah BAP tersebut. Hendri mengakui Muyassir meminta tolong kepada Teuku Syaiful Bahri agar bisa menang proyek. Teuku Syaiful Bahri pun pernah menginstruksikan Muyassir agar penawaran yang diajukan lebih kecil 2 persen atau 4 persen atau 10 persen dari nilai pagu.

"Jadi sepengetahuan saudara, di BAP saudara menerangkan fee 10 persen itu, enggak ada pembicaraan itu?" tanya jaksa.

"Enggak ada pembicaraan itu, saya enggak pernah ngomong fee-fee dengan saudara Syaiful," tegas Hendri.

Diketahui, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf bersama stafnya Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri menerima suap sebesar Rp 1,050 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Suap tersebut diberikan Ahmadi kepada Irwandi dalam tiga tahap. Uang suap tersebut diduga diberikan agar Irwandi mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh menyetujui usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah mendapat proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018. Menurut jaksa, DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp 108 miliar.

Jaksa menuturkan, awalnya, Ahmadi menemui staf Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan menyampaikan usulannya. Dalam pertemuan itu, Ahmadi meminta Hendri Yuzal memprioritaskan dan memenangkan pada rekanan yang ada di Bener Meriah untuk mengerjakan proyek-proyek yang bersumber dari DOKA.

Untuk mendapatkan tiga proyek pembangunan yang bersumber dari dana otsus Aceh ini, Ahmadi siap memberikan komitmen atau kewajibannya kepada Irwandi Yusuf.

Ahmadi memberikan uang sekira Rp 1 miliar dalam tiga kali tahapan, yakni Rp 120 juta, Rp 430 juta dan pemberian ketiga Rp 500 juta. Uang tersebut diberikan Ahmadi kepada Irwandi Yusuf melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri.

Selain suap, Jaksa juga mendakwa Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa juga mendakwa Irwandi dan orang kepercayaannya Izil Azhar telah menerima gratifikasi sebesar Rp 32,45 miliar dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN.



Sumber: BeritaSatu.com