Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara

Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara
Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham usai mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 15 Januari 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / YUD Kamis, 21 Maret 2019 | 16:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Sekjen Partai Golkar dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham untuk dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan. 

Jaksa meyakini Idrus terbukti bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih telah menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait proyek PLTU Riau-1.

"Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan tuntutan terhadap Idrus Marham di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jaksa meyakini Idrus terbukti bersama-sama-sama dengan Eni menerima suap Rp 2,250 miliar dari Johannes Kotjo. Pemberian uang tersebut agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1. Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.

Menurut jaksa, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu merupakan Pelaksana Tugas Ketua Umum Golkar, karena Setya Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP. Idrus diduga berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang diduga digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Mantan Menteri Sosial itu juga disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai perbuatan Idrus tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara untuk hal yang meringankan, Idrus bersikap sopan selama persidangan dan tidak menikmati hasil pidana yang dilakukan.

"Terdakwa juga belum pernah dipidana sebelumnya," kata Jaksa.

Jaksa tak menuntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jaksa beralasan hukuman tambahan tersebut telah dibebankan kepada Eni yang sudah dihukum 6 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan. Selain itu, Jaksa tak menuntut hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dengan pertimbangan saat tindak pidana terjadi, Idrus belum menjabat sebagai Menteri atau penyelenggara negara.

"Karena ketika yang bersangkutan melakukan perbuatan itu saat sebelum menjadi menteri atau pejabat publik," kata Jaksa Lie Putra Setiawan usai persidangan.

Meski demikian, Idrus mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa. Idrus menilai tuntutan Jaksa KPK sama persis dengan dakwaan dan tidak sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan.

"Saya sampaikan di awal bahwa dakwaan itu prinsip-prinsip dasar dengan dugaan kepada saya dalam perkara dan ini diuji di persidangan jadi fungsi persidangan menguji dakwaan itu. Apakah dakwaan itu benar atau tidak diuji dipersidangan ini. Nah kalau tuntutannya adalah copy paste dari dakwaan, itu nanti pakar-pakar hukum di Indonesia bisa menjelaskan, civitas akademika bisa memahas masalah ini," kata Idrus usai mendengarkan tuntutan.

Idrus meyakini jika memperhatikan fakta-fakta di persidangan, tuntutan terhadapnya akan jauh dari dakwaan. Salah satunya mengenai uang yang disebut dalam dakwaan turut diterimanya.

"Kalau memperhatikan fakta-fakta tadi, sangat jauh, contohnya saya bersama-sama menerima, malah uang saya dipinjam Eni kok, haha, ya udahlah Eni sudah mengakui. Eni pinjam uang," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan