Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara

Gubernur Nonaktif Aceh Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun Penjara
Irwandi Yusuf. ( Foto: Antara / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / FMB Selasa, 26 Maret 2019 | 09:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur nonaktif Aceh, Irwandi Yusuf untuk dijatuhi hukuman 10 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa meyakini Irwandi bersama anak buahnya Hendri Yuzal dan Saiful Bahri telah terbukti menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi terkait dana alokasi terkait dana otonomi khusus Aceh. Selain itu, Jaksa juga meyakini Irwandi bersama Izil Azhar terbukti menerima gratifikasi.

"Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Kaksa KPK Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan terhadap Irwandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/3/2019).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Jaksa KPK juga menuntut Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Irwandi berupa pencabutan hak politik. Jaksa menuntut pencabutan hak Irwandi untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Irwandi Yusuf berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama lima tahun," kata Jaksa.

Jaksa menyatakan, tuntutan pencabutan hak politik ini lantaran sebagai Gubernur Aceh, Irwandi diharapkan berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Namun, yang terjadi, Irwandi justru menerima suap dan gratifikasi. Jaksa menyatakan, pencabutan hak politik ini untuk menimbulkan efek jera dan melindungi masyarakat dari persepsi yang salah tentang calon pemimpin yang mengkhianati amanat publik dengan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Selain itu pencabutan hak politik untuk menghindari jabatan publik dari orang yang pernah dihatuhi hukuman karena korupsi," katanya.

Dalam perkara ini, Jaksa juga menuntut staf khusus Gubernur Aceh nonaktif Irwandi, Hendri Yuzal untuk dihukum lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Sedangkan orang kepercayaan Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa meyakini keduanya merupakan perantara suap untuk Irwandi.

Dalam menjatuhkan tuntutan terhadap Irwandi, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan. Untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Irwandi telah berlaku sopan selama persidangan dan memiliki peranan dalam perdamaian Aceh. Sementara untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai Irwandi tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Irwandi juga dinilai telah mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dan penegakkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme.

"Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya," tambah Jaksa.

Jaksa meyakini Irwandi bersama Hendri Yuzal dan Saiful Bahri telah menerima suap sebesar Rp 1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi terkait dana otonomi khusus Aceh.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa juga mendakwa Irwandi dan Izil Azhar telah menerima gratifikasi sebesar Rp 32,45 miliar dari Board of Management PT Nindya Sejati terkait pembangunan Dermaga Bongkar ‎pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Aceh yang dibiayai APBN.

 



Sumber: Suara Pembaruan