LBH Pospera Advokasi Warga Bojong Koneng Bogor

LBH Pospera Advokasi Warga Bojong Koneng Bogor
Ilustrasi ( Foto: Istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Rabu, 27 Maret 2019 | 14:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera) mengadvokasi warga Desa Bojong Koneng, Bogor yang ditangkap semena-mena oleh Polres Kabupaten Bogor.

“Kami minta Propam Mabes Polri segera bertindak dugaan kesewenang-wenangan penangkapan dan penahanan terhadap masyarakat Desa Bojong Koneng dalam konflik sengketa tanah dengan Sentul City,” tutur Direktur LBH Pospera Sarmanto Tambunan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Beritasatu di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Dijelaskan, pihaknya sudah mengadu ke Propam Mabes Polri dengan surat pengaduan nomor SPSP2/816/III/2019/BAGYANDUAN. Dalam surat tersebut tertulis perihal permohonan perlindungan hukum dan dugaan ketidakprofesionalan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Bogor Polda Jawa Barat dalam menangani laporan polisi nomor LP/B/1182/XII/2018/JBR/RES BGR tanggal 5 Desember 2011.

Menurut Sarmanto, penangkapan dan penahanan itu menimbulkan keresahan di masyarakat Desa Bojong Koneng.

Ia menambahkan, Sentul City juga telah meresahkan masyarakat Desa Bojong Koneng karena hak atas tanah sebagian besar masyarakat Desa Bojong Koneng diklaim kepemilikannya atau masuk SHGB PT Sentul City. Padahal, kata Sarmanto, warga tidak pernah melepas tanah itu.

Warga juga tidak pernah mengetahui batas-batas tanah yang diakui kepemilikannya dalam SHGB atas nama Sentul City.

Ia menyesalkan sengketa kepemilikan itu justru direspons dengan tindakan kesewenang-wenangan aparat kepolisian Polres Kabupaten Bogor yang menangkap dan menahan warga tanpa menunggu proses penetepan pengadilan perdata mengenai gugatan masyarakat atas sengketa kepemilikan itu.

Menurut dia, hal itu menjadi bukti masih terjadinya konflik agraria dan upaya kriminalisasi terhadap masyarakat Desa Bojong Koneng. Peristiwa itu merupakan persoalan serius dan merampas Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam ruang lingkup HAM sebagaimana diatur dalam UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak atas tanah.

Sementara itu, Wasekjen DPP Pospera Jeppri F Silalahi mengatakan, LBH Pospera mendapat kuasa dari beberapa warga yang kini ditahan penyidik Polres Kabupaten Bogor dengan tuduhan menjual tanah dengan surat palsu. Padahal, tanah tersebut merupakan tanah miliknya.



Sumber: PR