Kementerian PAN-RB: Fondasi Sistem Dilan Sudah Berjalan

Kementerian PAN-RB: Fondasi Sistem Dilan Sudah Berjalan
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Senin, 1 April 2019 | 10:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Ugi Cahyo mengatakan fondasi sistem digital melayani atau dilan sudah berjalan. Fondasi tersebut adalah penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau yang kerap dikenal dengan istilah e-government.

"Kalau dilan atau digital melayani ini fondasinya adalah SPBE yang sudah berjalan baik di pemerintah pusat maupun daerah selama ini," ujar Cahyo saat dihubungi, Senin (1/4/2019).

Bahkan, kata Cahyo, Kementerian PAN dan RB baru-baru ini menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerapan SPBE 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan SPBE agar bisa meningkat yang sudah baik dan memperbaiki yang belum sempurna.

"Ke depannya akan lebih ditingkatkan dengan cara mengintegrasikan antar kementerian, lembaga, daerah sehingga bisa diperluas hingga menyentuh unit pelayanan langsung masyarakat. Tujuan akhirnya adalah pelayanan yang cepat dan berkualitas," ungkap Cahyo.

Sementara itu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengharapkan adanya kesadaran dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menghikangkan ego sektoral masing-masing dalam proses percepatan penerapan SPBE. Selain itu, kata Rini, dalam kebijakan SPBE, yang paling utama adalah komitmen pimpinan instansi pemerintah untuk mau melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik.

“Tanpa ada komitmen kuat, serta tanpa ada keinginan, tanpa ada kesadaran dari para pemimpin, maka penerapan SPBE tidak akan berjalan,” tandas Rini.

Pemerintah, kata Rini, telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE. Dia mengatakan terdapat 4 quick wins dalam Perpres tersebut sebagai upaya percepatan program yang harus dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun.

Pertama berkaitan dengan perencanaan penganggaran dan kinerja. Diharapkan tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja pemerintah menjadi satu, yang dimasukkan kedalam satu sistem tersendiri.

Quick wins kedua berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem kepegawaian. Selama ini banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang membuat sistem sendiri. Kedepan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan membuat sistem kepegawaian dan akan terintegrasi oleh seluruh instansi pemerintah.

Ketiga, berkaitan dengan kearsipan, karena memang saat ini tidak sedikit instansi atau bahkan masyarakat yang menganggap kearsipan merupakan hal yang sudah lama dan hanya dibuang. Namun pada kenyataannya arsip dapat dijadikan bukti bahwa birokrasi bekerja, penyimpanannya secara elektronik yang diharapkan dapat mengurangi peggunaan kertas.

Quick wins terakhir adalah mengenai pengaduan masyarakat, yang sebelumnya Kementerian PANRB telah memiliki aplikasi LAPOR!, dan instansi lainpun memiliki aplikasi pengaduan masing masing. Oleh sebab itu perlu adanya suatu aplikasi pengaduan yang digunakan oleh setiap instansi, sehingga masyarakat pun merasa dipermudah untuk melakukan pengaduan pelayanan yang dianggap masih kurang baik.

“Dengan keempat quick wins tersebut membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa melakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi yang generik. Kita juga menginginkan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang lain tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk membuat aplikasi-aplikasi yang generik,” jelas Rini.

Diketahui, Kementerian PAN-RB bersama dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan membangun kebijakan SPBE yang akan dijadikan pedoman dalam pembangunan SPBE terpadu.

Keharusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menegaskan bahwa penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan keharusan. Menurut Syafruddin, penerapan SPBE bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

"Kita ingingkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, cepat akuntabel dari pusat hingga ke daerah. Jadi, SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan," ungkap Syafruddin.

Syafruddin mengajak semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan. Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu.

"SPBE ini untuk mensinkronkan semua infrastruktur yang sudah ada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah supaya terintegrasi sehingga menghasilkan sebuah efektifitas dan efisiensi dan berujung pada pelayanan publik," pungkas Syafruddin.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi SPBE terhadap 616 instansi pusat, Polri dan pemda sejak April 2018. Masih ada sejumlah Pemda yang belum sempat dievaluasi, karena adanya bencana alam dan sambungan internet yang tidak bagus. Evaluasi SPBE dilakukuan bukan untuk mencari yang bagus atau buruk, namun untuk memotret kondisi faktual penerapan SPBE di instansi pusat dan pemda.

Tahapan evaluasi SPBE antara lain sosialisasi evaluasi SPBE, evaluasi mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Untuk mendapatkan penilaian evaluasi SPBE yang objektif dan independen, Kementerian PANRB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Universitas Telkom, dan Universitas Gunadarma.

Melalui evaluasi SPBE, pemerintah mendapatkan data baseline pelaksanaan SPBE nasional. Data baseline ini akan digunakaan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan arah strategis pembangunan SPBE yang efektif, efisien, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31 persen) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69 persen) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020. 



Sumber: BeritaSatu.com