Sengketa Hasil Pemilu 2019 Diprediksi Lebih Banyak

Sengketa Hasil Pemilu 2019 Diprediksi Lebih Banyak
Gedung Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Senin, 15 April 2019 | 19:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) diprediksi akan meningkat dibanding Pemilu 2014. Pada Pemilu 5 tahun lalu, MK menangani 914 perkara sengketa PHPU baik terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Saya memrediksi permohonan ke Mahkamah Konstitusi naik dibanding Pemilu 2014," kata Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono dalam diskusi 'Menelaah Potensi Konflik People Power atau Sengketa Pemilu di MK setelah Pemilu Serentak 2019' yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Prediksi tersebut disampaikan Bayu dengan berdasarkan pada meningkatnya jumlah peserta pemilu, daerah pemilihan dan kursi yang diperebutkan pada Pemilu serentak 2019 dibanding Pemilu 2019. Dipaparkan, pada Pemilu 2019 terdapat 20 partai peserta pemilu yang terdiri dari 16 partai nasional dan empat partai lokal, 80 dapil dan 575 kursi yang diperebutkan untuk DPR RI.

Sementara pada Pemilu 2014 hanya terdapat 15 parpol (12 partai nasional dan tiga parpol lokal), 77 dapil dan 560 kursi yang diperebutkan untuk DPR RI. Jumlah dapil dan kursi yang diperebutkan untuk DPRD tingkat provinsi maupun kota/kabupaten pada Pemilu 2019 juga meningkat dibanding Pemilu 2014.

"Bertambahnya jumlah dapil, bertambahnya jumlah peserta pemilu dan bertambahnya kursi, akan berpeluang meningkatkan sengketa ke MK," kata Bayu.

Meski demikian, Bayu menyatakan, prediksi ini bisa saja meleset jika KPU dan penyelenggara pemilu lainnya belajar dari Pemilu 2014 dan memperbaiki atau menutup celah-celah yang berpotensi terjadinya kecurangan. Bayu mengatakan, terdapat setidaknya tiga modus kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2014. Beberapa diantaranya, Pembagian sisa surat undangan untuk memilih kepada pihak yang tidak berhak. Selain itu, terdapat juga modus memindahkan suara caleg yang satu kepada yang lain dalam satu partai atau memindahkan suara partai ke caleg.

"Modus lainnya, jual beli rekapitulasi suara bagi partai yang tidak lolos Parliamentary Threshold (PT) ke partai lain," katanya.

Dalam kesempatan ini, Bayu menegaskan, MK sejak awal diciptakan untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan KPU dan penyelenggara pemilu lainnya agar sesuai dengan koridor. Setidaknya, MK menjadi lembaga yang dapat mengoreksi keputusan KPU mengenai hasil pemilihan umum.

Pada tahun 2004, MK menangani 273 perkara dan mengabulkan permohonan 41 perkara diantaranya atau 15 persen. Pada tahun 2009, terdapat 627 perkara PHPU yang ditangani MK dengan 68 perkara diantaranya atau 10 persen dikabulkan 10 persen.

Jumlah perkara PHPU yang ditangani MK semakin bertambah pada Pemilu 2014 menjadi 914 perkara PHPU. Dari jumlah itu, MK mengabulkan 21 perkara atau 2 persen dari 914 perkara yang diajukan. Menilik dari data ini, Bayu menegaskan, MK merupakan lembaga yang dapat mengoreksi keputusan KPU. Namun, data tersebut juga menunjukkan profesionalitas KPU dan penyelenggara pemilu lainnya semakin meningkat.

"Kinerja KPU semakin baik. Ketika Angka yang mengajukan ke MK semakin naik, semakin banyak namun yang dikabulkan persentasenya semakin sedikit. Artinya profesionalitas penyelenggara pemilu semakin baik dari periode ke periode," katanya.

Bayu menegaskan, permohonan PHPU merupakan hak peserta pemilu yang merasa dirugikan atau menduga adanya kecurangan dalam proses penetapan hasil pemilu yang dilakukan KPU. Sebagai sebuah hak, pengajuan PHPU boleh ditempuh atau tidak ditempuh oleh peserta pemilu. Namun, ketika terdapat pihak yang memilih tidak menggunakan hak mengajukan PHPU lantaran tidak mempercayai MK, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau pidana penghinaan pada peradilan. 



Sumber: Suara Pembaruan