Kekacauan Pemilu di Luar Negeri, KPU Belum Dapat Informasi Utuh

Kekacauan Pemilu di Luar Negeri, KPU Belum Dapat Informasi Utuh
WNI sejak Ahad (14/4/2019) pagi telah memadati KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan hak suara.
Fana Suparman / YUD Senin, 15 April 2019 | 20:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat mengonfirmasi mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemungutan suara di sejumlah negara. KPU mengaku belum dapat informasi atau laporan utuh dari Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) di masing-masing negara. Kekisruhan p suara di luar negeri salah salah satunya terjadi di Hongkong.

"Saya belum dapat informasinya," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari di sela-sela diskusi 'Menelaah Potensi Konflik People Power atau Sengketa Pemilu di MK setelah Pemilu Serentak 2019' yang digelar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Sejumlah WNI yang menetap di Hongkong meneriaki dan menyebut pihak panitia telah curang. Kekisruhan ini terjadi lantaran terhadap sejumlah WNI yang telah mengantre selama berjam-jam di luar gedung TPS tidak bisa mencoblos. Pihak panitia menyebut pemungutan suara telah ditutup.

Selain di Hongkong, proses pemungutan suara di Sidney, Australia juga berlangsung kisruh. Seperti halnya di Hongkong, sejumlah WNI di Sidney juga sempat tidak diperkenankan menggunakan hak suara mereka lantaran waktu yang sudah habis.
Hasyim mengaku belum mendapat informasi lengkap dari penyelenggara setempat atas peristiwa tersebut.

"Ini kita klarifikasi dulu duduk persoalannya bagaimana," katanya.

Hasyim menyatakan, pemungutan suara di Luar Negeri memiliki tantangan dan persoalan yang berbeda-beda. Untuk itu, setiap persoalan yang terjadi harus diklarifikasi satu persatu. Dicontohkan, di Tripoli Libia, petugas perwakilan tidak lagi berkantor di Tripoli, melainkan di Tunisia karena faktor keamanan. Persoalan keamanan juga menjadi tantangan bagi petugas di Khartoum Sudan.

"Tantangan masing-masing PPLN beda-beda. Terutama yang paling problematik PPLN di Malaysia karena warga negara kita di luar negeri paling banyak di Malaysia," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan