Soal DPT Bermasalah, KPU: Terjadi Karena Regulasi

Soal DPT Bermasalah, KPU: Terjadi Karena Regulasi
Komisioner KPU Viryan Aziz ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / YUD Senin, 15 April 2019 | 21:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Viryan mengatakan data 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, merupakan DPT yang wajar dan apa adanya. Menurut Viryan, data tersebut terjadi karena regulasi pencatatan sipil.

Data 17,5 juta adalah jumlah pemilih yang memiliki tanggal dan bulan lahir 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember yang menjadi bagian dari DPTHP-2 Pemilu 2019 yang diduga bermasalah oleh BPN. KPU kemudian menindaklanjuti dugaan BPN tersebut dan menemukan bahwa data tersebut wajar.

"Data pemilih 17,5 juta adalah wajar dan apa adanya karena regulasi atau kebijakan pencatatan sipil," ujar Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (15/4/2019).

Dalam menindaklanjuti data tersebut, KPU, kata Viryan, telah berkoordinasi Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Berdasarkan penjelasan Dukcapil, kemungkinan membengkaknya jumlah pemilih yang lahir di tiga tanggal itu disebabkan oleh regulasi pencatatan administrasi kependudukan pada awal 1970-an. Saat penggunaan Sistem Manajemen Kependudukan (Simduk) sebelum tahun 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis lahir 31 Desember.

Kemudian, sejak berlakunya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada tahun 2004 semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya ditulis lahir pada 1 Juli.

"Sejak berlakunya SIAK tahun 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya, ditulis 1 Juli," ungkap Viryan.

Selain itu, kata Viryan, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap tiga kelompok data tersebut secara acak dan sederhana. Setiap KPU Kabupaten/Kota mengambil sampel dengan cara pengundian dihadiri perwakilan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, BPN Prabowo-Sandiaga, dan Bawaslu.

"Hasil verifikasi faktual dari total sampel 1.604 pemilih , sebanyak 1.405 atau 87,59 persen ada dan data benar, 105 atau 6,55 persen ada dan data diperbaiki , 74 atau 4,61 persen ada dan data kependudikan belum cetak/hilang , 16 atau 1 persen ada dan data tidak memenuhi syarat , 4 atau 0,25 persen tidak ada dan data tidak memenuhi syarat," jelas Viryan.

Selain itu, BPN juga melaporkan data pemilih dengan usia di bawah 17 tahun dan di atas 90 tahun sebanyak 325.257 pemilih. Atas laporan itu, kata Viryan, KPU telah memperbaiki terhadap kekeliruan entry elemen data dan mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat.

"KPU juga telah menindak lanjuti temuan 6,1 juta data ganda yang dilaporkan BPN. Setelah dilakukan pengecekan, hanya 2.673.855 pemilih yang NIK dan NKK-nya yang utuh," tutur dia.

Namun, lanjut Viryan, dari 2,6 juta data itu, sebanyak 2,5 juta data bukan berasal dari data KPU. Data pemilih yang diduga mengalami kegandaan hanya sebanyak 137.743 dengan perincian 74.464 NIK ada di dalam DPTHP 2 dan 63.279 NIK tidak ada dalam DPTHP 2 yang ditetapkan KPU.

"Penyelesaian akhir di 34 provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan 470.331 pemilih," pungkas Viryan.



Sumber: BeritaSatu.com