Korupsi E-KTP, KPK Periksa Eks Dirut PT LEN Industri

Korupsi E-KTP, KPK Periksa Eks Dirut PT LEN Industri
Markus Nari ( Foto: Antara/Wahyu Putro A )
Fana Suparman / YUD Selasa, 23 April 2019 | 11:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Utama PT LEN Industri Persero Wahyudin Bagenda, Selasa (23/4/2019). Wahyudin bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka politikus Golkar Markus Nari.

"Saksi Wahyudin Bagenda akan diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Jubir KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (23/4).

Wahyudin pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan persidangan perkara korupsi e-KTP yang menjerat sejumlah pihak sebelumnya. Bahkan, saat diperiksa penyidik dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Wahyudin sempat mengaku menerima uang Rp 2 miliar dari kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.

Namun saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 4 Mei 2017, Wahyudin tak mengakui BAP tersebut.

Selain Wahyudin, penyidik juga akan memeriksa lima saksi lainnya, yakni Staf Bagian Sistim Managemen PT LEN Industri Tahyan, pihak swasta bernama Yani Kurniati, pensiunan PNRI Haryoto, Mantan Koordinator Bagian Keuangan Manajemen Bersama Konsorsium PNRI Indri Mardiani, serta karyawan Perum PNRI Kurnianto. Seperti halnya Wahyudin, kelima saksi itu juga diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Markus Nari.

"Kelimanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN," kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.

Terkait korupsi e-KTP, KPK telah menjerat delapan orang, termasuk Markus Nari. Tujuh orang lainnya yang sudah dijerat KPK, yakni, dua pejabat Kemdagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Selain itu juga mantan Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK, sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan sedang menjalani masa hukuman. 



Sumber: Suara Pembaruan