KPK Periksa General Manager PT Krakatau Steel

KPK Periksa General Manager PT Krakatau Steel
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Selasa, 23 April 2019 | 12:20 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa General Manager Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Hernanto Wiryomijoyo, Selasa (23/4). Hernanto bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel yang menjerat Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro.

"Hernanto Wiryomijoyo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WNU (Wisnu Kuncoro)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya Hernanto, tim penyidik KPK juga memanggil dan menjadwalkan memeriksa dua petinggi PT Krakatau Steel lainnya. Seperti halnya Hernanto, kedua petinggi PT Krakatau Steel, yakni Manager Maintenance CRM Haris Effendi dan Manager K3, Awang Yuda juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Wisnu Kuncoro.
"Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka WNU," kata Febri.

Diberitakan, KPK menetapkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel, Wisnu Kuncoro sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Krakatau Steel. Tak hanya Wisnu status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga orang lainnya, yakni Presdir PT Grand Kartech, Kenneth Sutardja; bos Tjokro Group, Kurniawan Eddy Tjokro dan seorang swasta lainnya bernama Alexander Muskitta.

Perkara ini bermula saat Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel yang dipimpin Wisnu Kuncoro merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing senilai Rp 24 miliar dan Rp 2,4 miliar. Alexander Muskitta kemudian menawarkan sejumlah rekanan untuk menggarap proyek tersebut dan disetujui Wisnu Kuncoro. Alexander Muskitta yang bertindak mewakili dan atas nama Wisnu menyepakati commitment fee dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech dan Group Tjokro senilai 10% dari nilai kontrak.



Sumber: Suara Pembaruan