KPK Enggan Sebut Fee yang Bakal Diterima Dirut PLN

KPK Enggan Sebut Fee yang Bakal Diterima Dirut PLN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan), bersama juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, di gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Selasa, 23 April 2019 | 19:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur PT PLN, Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

"SFB (Sofyan Basir) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Meski demikian, KPK tidak secara tegas menyebut nominal angka fee yang dijanjikan akan diterima Sofyan dan Kotjo. Jubir KPK, Febri Diansyah hanya menyebut besaran fee yang dijanjikan diterima Sofyan telah mencuat dalam fakta persidangan terhadap Eni, Idrus maupun Kotjo. Fakta tersebut diklarifikasi kepada sejumlah pihak. "Ini saya kira tentu sudah muncul juga di fakta persidangan, setelah kami klarifikasi juga dalam proses penyidikan dan proses persidangan. Untuk saat ini informasi yang kami sampaikan terkait penyidikan ini sebatas yang disampaikan pak Saut tadi (dijanjikan fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus). Tapi jika teman teman melihat lebih lanjut di fakta persidangan sebenarnya juga bisa diuraikan lebih rinci. Ini dulu yang bisa kami sampaikan," kata Febri Diansyah.

Febri Diansyah menambahkan, dalam rumusan pasal suap, termasuk Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 yang diterapkan KPK terhadap Sofyan, tak hanya menerima uang, tapi juga termasuk menerima hadiah atau janji. Apalagi, proyek PLTU Riau-1 merupakan proyek yang belum direalisasikan. "Seperti yang kita tahu proyek ini belum direalisasikan, sementara dalam beberapa konstruksi yang muncul, seringkali komitmen fee atau janji atau dalam penyebutan apapun itu baru bisa direalisasikan sepenuhnya kalau misalnya proyeknya sudah dijalankan dan sudah selesai. jadi dalam konstruksi ini dari bukti yang kami temukan diduga yang sudah terjadi adalah penerimaan janji," kata Febri Diansyah.

Terlepas dari fee yang dijanjikan diterima Sofyan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya keterlibatan Sofyan dalam kasus ini. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan penyidik dari proses penyidikan hingga persidangan Eni, Idrus dan Kotjo.
Ihwal keterlibatan Sofyan pada Oktober 2015, di mana Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. "Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan," kata Saut Situmorang.

KPK memandang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Sofyan, termasuk menghadiri pertemuan dengan Eni, Idrus dan Kotjo untuk membahas proyek PLTU Riau-1 telah memenuhi unsur adanya keterlibatan Sofyan dalam kasus ini. Untuk itu, selain pasal suap, KPK juga menyertakan pasal turut bersama-sama yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pembantuan Pasal 56 ayat (2) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan