Suap PLTU Riau-1, KPK Pastikan Kantongi Bukti Keterlibatan Sofyan Basir

Suap PLTU Riau-1, KPK Pastikan Kantongi Bukti Keterlibatan Sofyan Basir
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan), bersama juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait penetapan Dirut PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, di gedung KPK, Jakarta, Selasa 23 April 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / WBP Selasa, 23 April 2019 | 20:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah mengantongi bukti keterlibatan Dirut PLN Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan KPK dari proses penyidikan dan persidangan mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo. Atas bukti-bukti ini, KPK menetapkan Sofyan sebagai tersangka.

"Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti perrnulaan yang cukup tentang dusaan keterlibatan pihak Iain dalam dugaan tlndak pldana korupsi suap terkalt kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/4).

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I. "Diduga telah terjadl beberapa kali pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu SBF, ENI dan Johannes Kotjo membahas proyek PLTU," kata Saut Situmorang.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-I karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK). Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka.
"Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan," kata Saut Situmorang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan