Bukan Prancis, Pimpinan KPK Sebut Sofyan Basir ke Singapura

Bukan Prancis, Pimpinan KPK Sebut Sofyan Basir ke Singapura
Sofyan Basir. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Jumat, 26 April 2019 | 18:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan Dirut nonaktif PT PLN, Sofyan Basir tidak pernah melancong ke Prancis beberapa hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

Informasi mengenai keberadaan mantan Dirut BRI di Prancis itu sebelumnya disampaikan Soesilo Aribowo, pengacara Sofyan saat dikonfirmasi Rabu (24/4/2019).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, berdasar data yang dimiliki pihaknya, Sofyan diketahui berangkat ke Singapura. Perjalanan itu dilakukan Sofyan terkait dengan jabatannya sebagai Dirut PLN. Untuk itu, Basaria mengaku tak mengetahui darimana informasi yang menyebut Sofyan ke Singapura.

"Saya nggak tahu siapa yang bilang ke Prancis, karena data yang ada di kita memang yang bersangkutan sesuai jabatannya melakukan perjalanan dinas, tapi yang bersangkutan kemarin memang ada di Singapura," kata Basaria di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Basaria mengatakan, dari data perjalanan yang diperoleh KPK, Sofyan berada di luar negeri hingga Kamis (25/4/2019) kemarin. Untuk itu, kata Basaria, saat ini, Sofyan telah berada di Indonesia.

"Kita tahu yang bersangkutan pergi ke Singapura, jadwal pulang kita lihat, dan kita lihat benar yang bersangkutan sesuai tanggal pulang tanggal 25 (April)," katanya.

Diketahui, KPK telah melayangkan surat permintaan kepada Direktorat Imigrasi Kemkumham untuk mencegah Sofyan bepergian ke luar negeri. Disinggung mengenai hal ini, Basaria mengatakan, permintaan pencegahan ke luar negeri dilakukan untuk memastikan Sofyan sedang berada di Indonesia saat tim penyidik memanggilnya untuk diperiksa.

"Bukan masalah dia sering ke luar negeri atau tidak tapi kita menginginkan tidak ada hambatan pada saat penyidik membutuhkan keterangan, sekarang yang bersangkutan walaupun sudah di Indonesia lagi tapi kita cegah untuk keluar negeri," katanya.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapatkan fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, ada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan