KPK Cecar Khofifah soal Rekomendasi Kakanwil Kemag Jatim

KPK Cecar Khofifah soal Rekomendasi Kakanwil Kemag Jatim
Khofifah Indar Parawansa. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Sabtu, 27 April 2019 | 09:12 WIB

Jakarta, Beritastau.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa di Mapolda Jatim, Jumat (26/4/2019). Khofifah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag) yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar Khofifah mengenai rekomendasi nama Haris Hasanuddin untuk menjadi Kakanwil Kemag Jatim. Haris diketahui, telah menyandang status tersangka pemberi suap kepada Rommy agar lolos seleksi di Kemag dan dilantik sebagai Kakanwil.

"Didalami pengetahuan saksi terkait tersangka HRS (Haris Hasanuddin) dan rekomendasi untuk HRS," kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat (26/4/2019).

Selain Khofifah, terdapat empat saksi lain yang diperiksa tim penyidik di Mapolda Jatim. Para saksi tersebut berasal dari unsur pejabat dan PNS kantor Kemag di daerah Jawa Timur. Terhadap para saksi ini, tim penyidik mendalami mengenai informasi jabatan dan proses seleksi di lingkungan Kemag.

"Untuk saksi lain didalami terkait informasi jabatan di Kanwil dan Kantor Kemag daerah serta proses seleksi," kata Febri.

Nama Khofifah terseret dalam kasus ini setelah disebut oleh Rommy sebagai salah satu pihak yang turut merekomendasikan nama Haris Hasanuddin untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemag Jatim). Selain Khofifah, Rommy juga menyebut nama Kiai Asep Saefuddin Halim selaku pimpinan sebuah pondok pesantren besar di Jatim.

Rommy mengklaim hanya menyalurkan aspirasi dan rekomendasi dari sejumlah pihak, termasuk Khofifah dan Kiai Asep Saifuddin terkait Haris Hasanuddin untuk direkomendasikan sebagai Kakanwil Kemag Jatim kepada pihak yang berkompeten terkait seleksi jabatan di Kemag.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengakui, Khofifah diperiksa lantaran disebut Rommy sebagai pihak yang merekomendasikan nama Haris.

"Ya karena ada yang ngomong (soal rekomendasi Khofifah untuk Haris)," kata Basaria di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Basaria menyebut pemeriksaan ini dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Menurut Basaria akan aneh apabila seseorang yang ikut disebut dalam kasus korupsi namun tidak diperiksa.

"Supaya masyarakat tidak merasa wah ini kenapa tidak diperiksa, jadi kami harus konfirmasi ulang," kata dia.

Basaria mengatakan tak ada alasan khusus yang menjadi pertimbangan KPK untuk memeriksa Khofifah di Mapolda Jatim. Dikatakan, pemeriksaan terhadap saksi, di manapun menurutnya lumrah. Kecuali, kata Basaria jika yang bersangkutan adalah tersangka, maka harus dibawa ke gedung KPK.

"Prinsipnya saksi adalah orang yang membantu penyidik untuk melengkapi unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada tersangka, jadi idealnya setiap saksi siapapun dimanapun diperiksa, kecuali sudah tersangka dibawa ke sini," katanya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif. Dikatakan, pemeriksaan Khofifah di Mapolda Jatim dilakukan penyidik atas dasar efektivitas proses penyidikan.

"Mungkin ada kesibukan beliau dan ada petugas KPK yang ada di Surabaya, ya sekalian aja, tetapi kalau memang masih diperlukan pasti akan dibawa ke Jakarta," katanya.

Diberitakan, KPK menetapkan Rommy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag.

Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Rommy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Rommy dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara Rommy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Rommy.

Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Rommy untuk menyerahkan uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.



Sumber: Suara Pembaruan