Ijtimak Ulama III Disarankan Laporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP

Ijtimak Ulama III Disarankan Laporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP
Ilustrasi Pemilu 2019. ( Foto: AFP )
Yudo Dahono / YUD Rabu, 8 Mei 2019 | 10:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ijtimak Ulama III yang dilaksanakan pada 1 Mei 2019 di Bogor telah melahirkan 5 rekomendasi, salah satunya meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar kontestan Pilpres 2019 No Urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Para ulama pendukung Prabowo-Sandi tersebut menuding telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyatakan KPU harus tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang ada, tidak bisa mengikuti atau dipaksa mengikuti rekomendasi tanpa mendasarkan pada dasar hukum yang sah dan konstitusional.

“Semua pihak bebas mendalilkan apapun tetapi meraka harus membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan benar melaui mekanisme hukum yang ada yang legal dan konstitusional,” ujar Titi melalui keterangan, Rabu (8/5/2019).

Titi berpendapat, dalam konteks tuduhan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif harus bisa membuktikannya. Proses pembuktiannya melalui prosedur formal sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

“Setiap pernyataan atau dalil yang disampaikan dari para pihak maka harus dibuktikan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang ada, ini harus dipahami oleh khalayak luas jadi tidak sembarangan KPU mendiskualifikasi perserta pemilu harus ada prosedur dan mekanisme hukum,’’ terang Titi.

Selain itu Titi menambahkan, jika ada tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU sebaiknya melaporkan bukti pelangaran ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). “Sebab DKPP bisa menyidangkan para penyelenggara pemilu (Bawaslu dan KPU). Tindakan sanksi yang paling berat DKPP terhadap penyelenggara pemilu adalah rekomendasi pemberhentian tetap”. Ungkap Titi.

Titi menegaskan posisi DKPP penegak kode etik terhadap para penyelengara pemilu. DKPP sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (UU Pemilu), kewenangannya diatur dalam Bab V tentang DKPP Pasal 109 sampai 115. DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.



Sumber: BeritaSatu.com