KPK: Menag Baru Laporkan Penerimaan Uang Seminggu Usai OTT

KPK: Menag Baru Laporkan Penerimaan Uang Seminggu Usai OTT
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tiba di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin 18 Maret 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. / SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / YUD Rabu, 8 Mei 2019 | 19:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengklaim telah melaporkan uang Rp10 juta yang diterimanya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim) Haris Hasanuddin kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang itu diduga ucapan terimakasih atas bantuan Lukman dalam proses seleksi hingga melantik Haris sebagai Kakanwil Kemag Jatim. Dalam laporan gratifikasi yang disampaikan ajudannya itu, Lukman mengklaim uang tersebut merupakan honor tambahan dari Haris.

"Di laporan gratifikasi melalui ajudan Menag ke direktorat gratifikasi KPK disebut sebagai honor tambahan dari kepala kanwil, alasan begitu," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Febri mengungkapkan, laporan penerimaan uang itu disampaikan Lukman seminggu setelah tim Satgas KPK menangkap Haris, mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy dan Kepala Kantor Kemag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi pada 15 Maret 2019.

Berdasarkan aturan pelaporan gratifkasi, seorang pejabat wajib melaporkan gratifikasi 30 hari kerja dari penerimaan. Namun, aturan itu tidak berlaku jika penerimaan gratifikasi dilaporkan setelah perkara yang berkaitan dengan gratifikasi tersebut naik ke penyidikan.

"Sesuai dengan prinsip dasar pelaporan gratifikasi dan aturan yang berlaku Peraturan KPK nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman dan Penetapan Status Gratifikasi, maka jika terdapat kondisi laporan tersebut baru disampaikan jika sudah dilakukan proses hukum, dalam hal ini OTT, maka laporan tersebut dapat tidak ditindaklanjuti sampai penerbitan SK," papar Febri.

Febri mengatakan, status uang yang dilaporkan Lukman masih menjadi bagian dari proses pelaporan gratifikasi. Namun, kata Febri, penyidik masih mengembangkan dugaan penerimaan gratifikasi tersebut.

"Masih menjadi bagian dari berkas proses pelaporan gratifikasi. Nanti akan ditelaah lebih lanjut dan menunggu proses hukum pada perkara pokok yang sedang berjalan," katanya.

Febri menyebut, sebelum Lukman terdapat sejumlah penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan setelah proses hukum berjalan atau setelah operasi tangkap tangan. Febri menekankan, KPK memberikan ruang pelaporan gratifikasi agar penyelenggara negara dengan kesadarannya melaporkan penerimaan dari pihak lain yang berkaitan dengan jabatannya. Untuk itu, setelah proses hukum berjalan, pelaporan gratifikasi sudah tidak berlaku lagi.

"Ada beberapa fenomena yang mirip sebenarnya, ketika kami lakukan OTT kemudian tersangkanya melaporkan itu gratifikasi, tentu itu tidak bisa dilaporkan. Karena yang diharapkan pelaporan gratifikasi adalah kesadaran penyelenggara negara, pelaporan itu berhubungan jabatan dan berlawanan dengan tugas," katanya.

Sebelumnya, Lukman mengakui menerima uang Rp 10 juta dari Kakanwil Kemag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Lukman mengklaim penerimaan uang itu sudah dilaporkan kepada bagian gratifikasi KPK sekitar sebulan lalu.

"Jadi yang terkait dengan uang Rp 10 juta itu, saya sudah sampaikan kepada penyidik KPK bahwa sudah lebih dari satu bulan yang lalu, uang itu sudah saya laporkan kepada KPK," kata Lukman usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/5).

Penyerahan uang kepada Lukman ini terungkap dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pangadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (7/5) kemarin. Dalam persidangan dengan agenda tanggapan tergugat tersebut, Biro Hukum KPK mengungkapkan Haris memberikan uang kepada Lukman sebesar Rp 10 juta saat melakukan kunjungan kerja ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur pada 9 Maret 2019.

Penyerahan uang itu terjadi beberapa hari setelah Lukman melantik Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemag Provinsi Jawa Timur.

Diberitakan, KPK menetapkan Romy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kemag. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Romy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Romy dan menyerahkan uang sebesar Rp250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romy untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.



Sumber: Suara Pembaruan