KPK Ingatkan BUMN Berhati-hati terhadap Investor dari Tiongkok

KPK Ingatkan BUMN Berhati-hati terhadap Investor dari Tiongkok
Laode Muhammad Syarif. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / YUD Kamis, 9 Mei 2019 | 18:48 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengingkatkan untuk berhati-hati dengan investor dari Tiongkok. Hal ini lantaran investor Tiongkok tak memiliki standar yang baik dalam lingkungan, hak asasi manusia, dan good corporate governance.

Peringatan itu disampaikan Syarif saat menjadi pembicara dalam Seminar 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Tepercaya' di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Syarif mengatakan, berdasarkan data Global Fraud Report tahun 2018 soal negara-negara yang banyak melibatkan uang pelicin atau suap, Tiongkok menempati posisi pertama, sementara Indonesia ada di posisi keenam. Dengan data tersebut, investor dari Tiongkok tidak segan-segan untuk melakukan suap agar dapat berinvestasi dan mendapatkan proyek di Indonesia.

"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," kata Syarif di hadapan Menteri BUMN, Rini Soemarno dan 400 peserta seminar yang terdiri dari para Direktur Utama, Komisaris yang menjabat Ketua Komite Audit dan Kepala SPI seluruh BUMN ini.

Syarif menjelaskan, investor dari Tiongkok berbeda dengan investor dari negara Eropa atau Amerika Serikat. Dikatakan, negara-negara Eropa dapat menindak pengusahanya yang melakukan suap kepada pejabat negara asing.

"Karena kalau negara Eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan Tionkom belum. Jadi kalau Eropa kalau menyuap public official mereka bisa kena, makanya mereka hati- hati," katanya.

Untuk itu, Syarif mengingkatkan pemerintah dan perusahaan BUMN untuk berhati-hati ketika ada investor dari Tiongkok akan berinvestasi. Syarif menyatakan, terdapat dua cara untuk mencegah terjadinya praktik suap terkait investasi, yakni ketegasan dalam menegakan regulasi dan pengawasan internal yang kuat.

"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Kedua, manajemen anti suap itu harus kita jalankan, supaya jangan ada darimanapun investor kita harus open, selama mereka betul- betul menjakankan investasi tak menyuap, bersih dan transparan," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan