Mahfud MD: Siapapun Presidennya Harus Merevisi UU Pemilu

Mahfud MD: Siapapun Presidennya Harus Merevisi UU Pemilu
Dewan Pengarah BPIP temui Presiden Joko Widodo di Istana, Jakarta, Kamis (9/5/2019). ( Foto: Beritasatu TV )
Aichi Halik / AHL Kamis, 9 Mei 2019 | 21:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu agar tak lagi memakan korban.

Anggota Dewan Pengarah BPIP dan juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, tugas pertama pemerintahan baru mendatang adalah segera mengevaluasi dan merevisi Undang-undang Pemilu.

"Pemerintahan yang akan datang siapapun yang terpilih diharapkan segera memperbaiki undang-undang penyelenggaraan pemilu, itu tahun pertama masuk Prolegnas agar pelaksanaannya tidak mendadak seperti sekarang," ujar Mahfud usai menghadiri pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Dewan Pengarah BPIP di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Mahfud mengaku prihatin terkait banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dan sakit saat bertugas.

Pertemuan dengan Jokowi dihadiri anggota Dewan Pengarah BPIP antara lain Presiden Keenam Indonesia Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.



Sumber: BeritaSatu TV