Tata Kelola Kempora Bobrok, Sekjen KONI Terpaksa Menyuap

Tata Kelola Kempora Bobrok, Sekjen KONI Terpaksa Menyuap
Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019). Ending didakwa menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana agar membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora yang akan diberikan kepada KONI. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / YUD Senin, 13 Mei 2019 | 20:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (Sekjen KONI) Ending Fuad Hamidy mengaku terpaksa menyuap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) untuk memuluskan pencairan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora. Ending mengklaim terpaksa menyuap karena sistem tata kelola anggaran Kempora yang buruk. Hal ini dikatakan Ending saat menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi atas perkara dugaan suap pengurusan dana hibah yang menjeratnya sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/5/2019).

"Pukulan yang sangat berat bagi saya dan keluarga, karena awalnya supaya turut mengabdi bagi olahraga, harus berakhir tragis akibat bobroknya sistem tata kelola Kempora," kata Ending.

Ending mengaku terpaksa memberikan uang kepada pejabat Kempora agar dana hibah yang diminta KONI disetujui dan dicairkan. Permintaan uang tersebut, ungkap Ending, disampaikan Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi Menpora, Imam Nahrawi. Bahkan, Ending menuturkan, sebelum menyetorkan fee, pihak Kempora tidak akan menyetujui dan mencairkan dana sesuai proposal yang diajukan KONI. Keterlambatan pencairan dana hibah itu dikeluhkan oleh seluruh pengurus KONI.

"Posisi KONI bagaikan makan buah simalakama," kata Ending.

Diketahui, Jaksa KPK menuntut Ending untuk dihukum 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa meyakini Ending terbukti bersalah menyuap pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) untuk mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hiba‎h dari pemerintah melalui Kempora kepada KONI.

"Menyatakan terdakwa Ending Fuad Hamidy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa Ronald Worotikan saat membacakan surat tuntutan terhadap Ending di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Selain Sekjen KONI, Jaksa KPK juga menuntut Bendahara KONI Johny E Awuy atas perkara yang sama. Jaksa menuntut Johny untuk dihukum 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun serta pidana denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan," kata Ronald.

Jaksa meyakini, Ending Fuad Hamidy dan Jhony E Awuy terbukti menyuap Deputi IV Kempora Mulyana berupa uang Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9. Selain itu, Ending bersama Johny juga memberikan uang Rp 215 juta kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Kempora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Suap berupa uang dan barang itu diberikan supaya Mulyana dan dua orang lainnya membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kempora RI yang akan diberikan kepada KONI.

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan Proposal Bantuan Dana Hibah kepada Kemenpora RI dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.



Sumber: Suara Pembaruan