KPK Tunggu Analisis Jaksa untuk Putuskan Nasib Menpora

KPK Tunggu Analisis Jaksa untuk Putuskan Nasib Menpora
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menjadi saksi dalam persidangan perkara suap terkait hibah KONI.
Fana Suparman / WM Senin, 13 Mei 2019 | 20:38 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu analisis jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengembangkan kasus dugaan suap dana hibah KONI dari Kempora. Termasuk kemungkinan membuka penyelidikan baru terkait keterlibatan Menpora Imam Nahrawi.

Jaksa akan menyampaikan hasil analisis kepada pimpinan KPK untuk mengembangkan kasus ini setelah mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap lima terdakwa, yakni Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy; Bendahara KONI Johny E Awuy; Deputi IV Kempora Mulyana; PPK Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto.

"Kebutuhan pengembangan menunggu bagaimana rekomendasi dan analisis dari JPU setelah putusan," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Untuk saat ini, Febri menegaskan, KPK terus mencermati setiap fakta yang mencuat dalam proses persidangan. Fakta-fakta tersebut menjadi pertimbangan untuk pengembangan kasus ini.

"Kalau beberapa perkara ditangani dalam persidangan atau perkara yang terpisah, prinsipnya pokok perkaranya tetap sama sehingga semuanya nanti akan kami dalami lebih lanjut," katanya.

Persidangan perkara ini memunculkan fakta-fakta baru. Dalam persidangan dengan terdakwa Mulyana hari ini, mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kemenpora, Supriyono mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp 400 juta kepada Miftahul Ulum yang merupakan asisten pribadi Menpora, Miftahul Ulum. Supriyono mengaku diperintah oleh Mulyana dan Chandra Bakti selaku PPK Kempora untuk mencarikan uang Rp 400 juta. Supriyono menghubungi pejabat KONI untuk mendapatkan uang Rp 400 juta yang diakuinya sebagai uang pinjaman.

Setelah uang tersebut didapatkan, Supriyono menghubungi Ulum dan bertemu di depan masjid di Kantor Kemenpora. Supriypno kemudian melaporkan penyerahan uang tersebut kepada Mulyana.

Tak hanya itu, Supriyono mengungkapkan pemberian uang dari pejabat KONI kepada sejumlah pejabat Kemenpora telah menjadi 'tradisi' yang berlangsung sejak 2017. Hal ini diketahui Supriyono setelah berbicara dengan Ending. Dikatakan, pemberian uang itu dilakukan setiap kali pencairan dana hibah dari Kempora untuk KONI.
Kesepakatan fee tersebut sudah disepakati sejak awal. Adapun, penerima fee sebagian besar adalah pejabat Kemenpora yang berhubungan langsung dengan proposal permintaan dana hibah yang diajukan KONI.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa mengungkap keterlibatan Imam dalam kasus dugaan suap dana hibah KONI. Dalam surat tuntutan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy, Jaksa meyakini kedua terdakwa memberikan uang dengan total Rp11,5 miliar kepada Ulum dan Staf Protokoler Kemenpora Arief Susanto. Uang tersebut diyakini untuk kepentingan Imam Nahrawi.

Tak hanya itu, Jaksa juga mengatakan Imam dan Ulum turut serta dalam pemufakatan jahat dalam kasus suap tersebut. Untuk itu, Jaksa meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mengesampingkan bantahan Imam, Ulum dan Arief. Hal ini lantaran bantahan ketiganya merupakan usaha pembelaan diri tanpa didukung alat bukti sah lainnya.

Febri menyatakan, surat tuntutan terhadap Ending dan Johny, termasuk mengenai keterlibatan Imam, Ulum dan Arief merupakan hasil analisis Jaksa selama proses persidangan. Namun, Febri lagi-lagi menjawab diplomatis saat disinggung fakta persidangan jadi bukti kuat KPK menjerat pejabat Kempora yang terlibat, khususnya Imam.

"Kalau beberapa fakta di sidang kan sudah kami analisis dan dituangkan dalam tuntutan itu untuk kepentingan penanganan perkara yang sedang berjalan saat ini. Nanti itu kan perlu menunggu gimana pertimbangan hakim melihat fakta-fakta tersebut," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan