Pejabat Kempupera Terima Suap dan Gratifikasi dalam 15 Mata Uang

Pejabat Kempupera Terima Suap dan Gratifikasi dalam 15 Mata Uang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 30 Desember 2018. KPK menetapkan delapan orang tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Fana Suparman / AO Kamis, 16 Mei 2019 | 08:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (Kasatker SPAM) Strategis di Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), Anggiat P Nahot Simaremare telah menerima suap dan gratifikasi senilai puluhan miliar, yang terdiri dari atas 15 mata uang.

Anggiat didakwa menerima suap sebesar Rp 4,98 miliar dan US$ 5.000, dari sejumlah pengusaha, yakni Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto; Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (PT TSP), Irene Irma; Direktur PT WKE Yuliana Enganita Dibyo, serta dari Leonardo Jusminarta Prasetyo selaku Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah," kata Jaksa Trimulyono Hendradi saat membacakan surat dakwaan terhadap Anggiat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Jaksa membeberkan, Anggiat menerima Rp3,733 miliar dan US$ 5.000 dari Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Sementara dari Leonardo Jusminarta Prasetyo, Anggiat menerima suap sebesar Rp1,25 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Anggiat mempermudah pengawasan proyek penyediaan air minum sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek yang dikerjakan PT WKE, PT TSP dan PT Minarta di lingkungan Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.

Jaksa membeberkan, Anggiat selaku Kasatker di Satker SPAM Provinsi Maluku Utara, menerima fee dari PT WKE sebesar Rp 1,13 miliar secara bertahap dalam kurun waktu November 2014 hingga 1 Maret 2016. Fee itu atas pengerjaan proyek pembangunan IPA paket IKK Tobelo dan proyek IPA paket IKK Galela Kab Halmahera Utara-MYC Tahun II.

Pada 2018, Anggiat yang menjabat Kasatker di Pengembangan SPAM Strategis kembali menerima suap dari PT WKE dan PT TSP sebesar Rp 2,6 miliar dan US$5.000 secara bertahap dalam kurun waktu Maret-Desember 2018.

Suap ini terkait sejumlah proyek, seperti proyek Konstruksi Pembangunan SPAM Paket 1 Kawasan KSPN Danau Toba Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2018 dengan nilai kontrak Rp 28,94 miliar yang digarap PT WKE dan Pat Profitama Gloraria; proyek pembangunan SPAM Regional Umbulan-Offtake Kota Surabaya dan Gresik Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2019 dengan nilai kontrak Rp73,96 miliar proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dengan nilai kontrak Rp 210 miliar yang dikerjakan PT WKE bersama PT Nindya Karya.

Selanjutnya, Anggiat juga menerima fee sejumlah Rp2,6 miliar dan 5.000 dolar AS terkait pengerjaan proyek IPA Katulampa Bogor dan IPA Umbulan 3. Sementara dari PT Minarta, Anggiat selaku Kasatker dan PPK di proyek SPAM Hongaria paket 2, menerima fee sebesar Rp 1,25 miliar terkait proyek SPAM Hongaria paket 2 dengan nilai proyek 79,277 miliar.

Tak hanya menerima suap, Anggiat juga didakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang berjumlah miliaran rupiah dalam 15 mata uang dari Rupiah, hingga Lira Turki dan Shekel Israel Gratifikasi tersebut diterima Anggiat selama mengemban berbagai jabatan di Kasatker Kempupera maupun selama menjadi PPK di wilayah kerjanya.

"Telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi," kata Jaksa.

Jaksa membeberkan Anggiat menerima gratifikasi berupa uang miliaran rupiah dengan rincian Rp 10,058 miliar, US$ 348.500, SG$ 77.212. Lalu AUS$ 20.500, HK$ 147.240, EUR 30.825, GBP 4000, RM 345.712, CNY 85.100, KRW 6.775.000, THB 158.470, YJP 910.00, VND 38.000.000, ILS 1800 dan TRY 330.

Jaksa menyebut, gratifikasi itu diterima Anggiat terkait jabatannya. Anggiat pernah menjadi Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2012, Kasatker di Maluku Utara 2013-2016, Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017. Selain itu, Anggiat pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Strategis di Direktorat Cipta Karya Kempupera.

Gratifikasi yang diterima Anggiat ini diduga berasal dari para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek yang berada dibawah naungan Anggiat. Menurut jaksa, sebagian uang gratifikasi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Anggiat dan disimpan di sejumlah rekening bank, dan bercampur dengan pemberian dari rekanan-rekanan sejak tahun 2009-2018.

"Uang yang diterima oleh terdakwa ditukarkan dalam bentuk mata uang asing kemudian disimpan di Safe Deposit Box Bank," papar Jaksa.

Tak hanya itu, dari gratifikasi yang diterimanya, Anggiat juga membeli dua ruko di Manado senilai Rp 2,2 miliar dan satu unit mobil Pajero. "Perbuatan menerima uang dan barang tersebut haruslah dianggap karena berhubungan dengan jabatanya," papar Jaksa.

Atas dakwaan suap, Anggiat didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sementara atas dakwaan gratifikasi, Anggiat didakwakan melanggar Pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan