Pejabat Kempupera Didakwa Terima Gratifikasi untuk Proyek Air Minum di Istana

Pejabat Kempupera Didakwa Terima Gratifikasi untuk Proyek Air Minum di Istana
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 30 Desember 2018. KPK menetapkan delapan orang tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018. ( Foto: Antara / Dhemas Reviyanto )
Fana Suparman / FMB Kamis, 16 Mei 2019 | 10:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (Kasatker SPAM) Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Anggiat Partunggul Nahat Simaremare telah menerima suap dan gratifikasi miliaran rupiah dalam 15 mata uang. Salah satu pihak yang diduga memberikan gratifikasi kepada Anggiat merupakan pengusaha yang mengerjakan proyek Paket SPAM di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat.

Jaksa Penuntut KPK membeberkan, Anggiat menerima gratifikasi Rp 500 juta dari Olly Yusni Ariani yang menggunakan PT Bayu Surya Bakti Kontruksi. Perusahaan itu penggarap proyek SPAM di Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Presiden di Cipanas, Jawa Barat. Gratifikasi tersebut diserahkan Olly kepada Anggiat melalui Bendahara Satker SPAM, Asri Budiarti.

"Terdakwa menerima uang sebesar Rp 500 juta melalui Asri Budiarti dari Olly Yusni yang menggunakan PT Bayu Surya Bakti Kontruksi untuk mengerjakan paket di Satker SPAM Stategis yaitu Paket SPAM Istana Merdeka dan Cipanas," kata Jaksa Trimulyono Hendradi saat membacakan surat dakwaan terhadap Anggiat di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Jaksa menyebut, selain proyek SPAM di Istana Merdeka dan Istana Cipanas, PT Bayu Surya Bakti Kontruksi juga mengerjakan proyek paket SPAM AAU dan Akpol. Jaksa mengatakan gratifikasi terkait proyek SPAM di dua Istana Kepresidenan itu terjadi pada 2018 atau saat Anggiat menjabat sebagai Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Strategi. Anggiat yang merangkap sebagai PPK bertanggung jawab atas proyek Pembangunan SPAM Kawasan Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Cipanas yang digarap PT Bayu Surya Bakti Kontruksi. Sementara Konsultan Supervisi Pembangunan SPAM Kawasan Istana Merdeka, Jakarta dan Istana Cipanas Kabupaten Cianjur dilakukan oleh PT Tunas Intercomindo Sejati.

Jaksa mengatakan uang gratifikasi Rp 500 juta itu bagian dari total gratifikasi yang diterima Anggiat yang mencapai miliaran rupiah dalam berbagai bentuk mata uang asing. Gratifikasi yang diterima Anggiat ini dengan rincian Rp 10,058 miliar, US$ 348.500, SG$ 77.212. Lalu AUS$ 20.500, HK$ 147.240, EUR 30.825, GBP 4000, RM 345.712, CNY 85.100, KRW 6.775.000, THB 158.470, YJP 910.00, VND 38.000.000, ILS 1800 dan TRY 330.

Jaksa menyebut, gratifikasi itu diterima Anggiat terkait jabatannya. Anggiat pernah menjadi Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Kalimantan Barat periode 2009-2012, Kasatker di Maluku Utara 2013-2016, Kasatker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017. Selain itu, Anggiat pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Strategis di Direktorat Cipta Karya Kempupera.

Gratifikasi yang diterima Anggiat ini diduga berasal dari para rekanan yang mengerjakan proyek-proyek yang berada di bawah naungan Anggiat. Menurut jaksa, sebagian uang gratifikasi itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Anggiat dan disimpan di sejumlah rekening bank, dan bercampur dengan pemberian dari rekanan-rekanan sejak tahun 2009-2018.

"Uang yang diterima oleh terdakwa ditukarkan dalam bentuk mata uang asing kemudian disimpan di Safe Deposit Box Bank," papar Jaksa.

Tak hanya itu, dari gratifikasi yang diterimanya, Anggiat juga membeli dua ruko di Manado senilai Rp 2,2 miliar dan satu unit mobil Pajero.

"Perbuatan menerima uang dan barang tersebut haruslah dianggap karena berhubungan dengan jabatanya," papar Jaksa.

Selain gratifikasi, Jaksa juga mendakwa Anggiat menerima suap sebesar Rp 4,98 miliar dan US$ 5.000, dari sejumlah pengusaha, yakni Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (PT WKE), Budi Suharto; Direktur Keuangan PT WKE, Lily Sundarsih; Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (PT TSP), Irene Irma; Direktur PT WKE Yuliana Enganita Dibyo serta dari Leonardo Jusminarta Prasetyo selaku Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama.

"Telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah," kata Jaksa.

Jaksa membeberkan, Anggiat menerima Rp3,733 miliar dan US$ 5.000 dari Budi Suharto, Lily Sundarsih, Irene Irma dan Yuliana Enganita Dibyo. Sementara dari Leonardo Jusminarta Prasetyo, Anggiat menerima suap sebesar Rp1,25 miliar.

Suap tersebut diberikan agar Anggiat mempermudah pengawasan proyek penyediaan air minum sehingga dapat memperlancar pencairan anggaran kegiatan proyek yang dikerjakan PT WKE, PT TSP dan PT Minarta di lingkungan Satuan Kerja PSPAM Strategis dan Satuan Kerja Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR.



Sumber: Suara Pembaruan