KPK Cermati Aliran Suap dari Hyundai ke Bupati Cirebon Terkait PLTU 2

KPK Cermati Aliran Suap dari Hyundai ke Bupati Cirebon Terkait PLTU 2
Tersangka terjerat OTT KPK yang juga menjabat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra (tengah) dengan rompi tahanan meninggalkan kantor KPK di Jakarta, Jumat 26 Oktober 2018 dini hari. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Fana Suparman / JAS Kamis, 16 Mei 2019 | 22:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati fakta-fakta yang mencuat dalam proses persidangan perkara jual-beli jabatan dengan terdakwa Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Tipikor Bandung.

Termasuk mencermati mengenai aliran suap sebesar Rp 6,5 miliar dari perusahaan kontraktor besar asal Korea, Hyundai Engineeering & Construction (HDEC) kepada Sunjaya terkait PLTU Cirebon 2.

"Keterangan saksi, fakta-fakta yang muncul di sidang atau bukti-bukti yang lainnya muncul di sidang sering terjadi dalam beberapa perkara dan itu pasti kami cermati lebih lanjut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Dalam persidangan terungkap uang itu dikucurkan oleh kontraktor HDEC dalam beberapa kali termin. Uang sebesar Rp 6,5 miliar dari HDEC diambil oleh Camat Beber Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura, Mahmud Iing Tajudin, atas perintah Sunjaya.

Sunjaya mengakui menerima uang tersebut. Uang itu, kata Sunjaya, merupakan uang pengganti dari HDEC atas keberhasilannya membebaskan tanah untuk pembangunan PLTU 2. Sunjaya juga mengakui sebagian dari uang yang diterimanya dialirkan ke sejumlah orang penting di Kabupaten Cirebon.

Hyundai Engineeering & Construction sendiri telah mengakui menyuap Bupati Cirebon dalam pembangunan proyek konstruksi PLTU di Cirebon, Jawa Barat. Dilansir dari The Korea Times, juru bicara dari kantor pusat Hyundai di Seoul menyatakan, pihaknya telah memberikan sejumlah besar uang kepada Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Uang itu diberikan melalui perantara seorang broker. Uang itu digunakan untuk menenangkan warga di daerah konstruksi yang protes atas pembangunan PLTU.

Febri mengatakan, setiap fakta baru, baik yang merujuk pada pihak lain maupun ruang lingkup perkara yang lain akan dicermati oleh KPK. Jaksa Penuntut akan menganalisis fakta-fakta tersebut untuk disampaikan kepada pimpinan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Kalau ada fakta baru, fakta baru ini bisa saja merujuk pada pihak lain atau pada ruang lingkup perkara yang lain. Itu tugas dari jaksa penuntut umum dan setiap selesai tuntutan biasanya akan disampaikan analisis tersebut. Meskipun KPK sering menunggu putusan pengadilan untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan hal tersebut," katanya.

Febri enggan berkomentar lebih jauh kemungkinan untuk menjerat Hyundai Engineering Corporation atau pihak lain terkait aliran suap kepada Sunjaya dan pejabat Cirebon lainnya. Ditegaskan, KPK masih menunggu proses persidangan dan pertimbangan dalam putusan hakim nantinya.

"Sebelum menjawab itu saya kira, posisi yang paling clear yang bisa disampaikan KPK adalah kita tunggu fakta sidang dan pertimbangan hakim," tegasnya.

Hyundai merupakan satu dari tiga kontraktor utama dalam pembangunan PLTU berkapasitas 1.000 megawatt tersebut. Pembangunan konstruksi PLTU ini telah dimulai pada tahun 2016. Dengan dana dari beberapa investor, termasuk dari anak perusahaan dari Korea Electric Power Corporation, KOMIPO. Proyek konstruksi PLTU ini di harapkan bakal selesai tahun 2020 mendatang

Terungkapnya aliran suap terkait proyek PLTU Cirebon 2 ini memperkuat adanya kerawanan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik. Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 yang menjerat Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir.

Disinggung mengenai adanya kemungkinan KPK menelisik dugaan rasuah dalam proyek pembangkit listrik lainnya, Febri menjawab diplomatis. Dikatakan, saat ini, KPK fokus menuntaskan kasus suap PLTU Riau-1. Namun, Febri menegaskan, KPK memastikan bakal mencermati setiap fakta yang muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

"Kalau sekarang yang ditangani PLTU Riau-1 karena memang bukti-bukti yang kami dapatkan di kasus tersebut. Jadi kalau bukti yang didapatkan di PLTU Riau-1 kami tidak bisa juga mengatakan menangani yang lain. Tapi kalau memang ada informasi misalnya fakta sidang tersebut kami cermati lebih lanjut," katanya.

Diketahui, Jaksa KPK telah menuntut Sunjaya untuk dihukum tujuh tahun pidana penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa meyakini Sunjaya terbukti bersalah menerima suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Sumber: Suara Pembaruan