Eks Sekda Malang Segera Diadili Kasus Suap Pemulusan APBD

Eks Sekda Malang Segera Diadili Kasus Suap Pemulusan APBD
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / MPA Kamis, 16 Mei 2019 | 22:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono tak lama lagi segera diadili di pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu menyusul langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merampungkan proses penyidikan kasus dugaan suap dugaan suap pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015 yang menjerat Cipto Waluyo.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kasus yang menjerat Cipto telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Cipto Waluyo ke tahap penuntutan atau tahap 2.
"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka CW (Sekda Kota Malang tahun 2015) tersangka TPK suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015 ke penuntutan tahap 2," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5).

Dengan pelimpahan ini, tim Jaksa Penuntut KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Cahyo Waluyo. Nantinya surat dakwaan itu dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan.
"Rencananya sidang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya," katanya.

Dalam menuntaskan berkas penyidikan kasus ini, tim penyidik setidaknya telah memeriksa sekitar 63 orang saksi dari berbagai unsur. Mulai dari pejabat di Pemerintah Kota Malang, DPRD, Bappeda, Dinas PU Kota Malang hingga pihak swasta.
Diberitakan, KPK menetapkan mantan Sekda Malang, Cipto Wiyono sebagai tersangka baru kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang tahun 2015.

Cipto Wiyono merupakan tersangka ke-45 dalam perkara suap pembahasan APBD Pemkot Malang. Perkara suap berjamaah ini berawal dari penetapan tiga tersangka pada Agustus 2017 lalu, yakni Ketua DPRD Kota Malang, M Arief Wicaksono, Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Jarot Edy Sulistiyono dan Komisaris PT Enfys Nusantara Karya Hendrawan Maruszama. Kasus ini kemudian berkembang dan menjerat Wali Kota Malang periode 2013-2018 M Anton dan 40 anggota DPRD Malang periode 2014-2019.

Dalam kasus ini, Cipto diduga bersama-sama dengan M Anton selaku Wali Kota Malang dan Jarot Edy Sulistiyono memberi hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 kepada Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang 2014-2019 dan kawan-kawan.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Cipto disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP



Sumber: Suara Pembaruan