50.000 Personel Gabungan Amankan KPU dan Objek Vital

50.000 Personel Gabungan Amankan KPU dan Objek Vital
Ilustrasi pengamanan. ( Foto: Antara )
Bayu Marhaenjati / YUD Senin, 20 Mei 2019 | 19:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - TNI-Polri telah menyiapkan pengamanan terkait kegiatan rapat pleno pengitungan suara nasional, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2019) mendatang. Sekitar 50.000 personel gabungan bakal melakukan pengamanan di KPU, termasuk objek vital dan sentra perekonomian.

"Berkaitan dengan pengamanan pengitungan atau rapat pleno oleh KPU Pusat yang agendanya itu antara tanggal 18-22 Mei, nanti kita akan mengamankan daripada agenda rekapitulasi maupun rapat pleno itu. Kegiatan ini sudah terjadwal, KPU adalah lembaga yang sah dari undang-undang, ditunjuk untuk mengadakan pemilu, kemudian melakukan mekanisme sesuai undang-undang," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Senin (20/5/2019).

Dikatakan Argo, TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sekitar 50.000 personel gabungan untuk melakukan pengamanan di KPU, termasuk objek vital hingga sentra perekonomian.

"Jadi besok pihak kepolisian menurunkan sekitar 50.000 personel gabungan TNI-Polri dan dibantu Pemda. Dari 50.000 itu sudah kita tentukan lokasi-lokasi mana saja yang akan kita amankan. Pertama adalah di simbol negara, dan pam obvit (pengamanan objek vital) misal KPU, Bawaslu, DPR-MPR, Istana Negara. Ada juga di pasar, mall, stasiun-stasiun, ada terminal-terminal, semuanya kita lakukan pengamanan di sana. Pengamanan itu, selain kegiatan, ada lokasi, ada orangnya," ungkapnya.

Argo menyampaikan, berdasarkan surat pemberitahuan, sudah ada enam elemen atau aliansi masyarakat yang mengajukan surat pemberitahuan kegiatan di KPU.

"Ada enam. Ada aliansi, aktivis 98 dan lainnya. Sekitar 1.500 massa," kata Argo.

Argo menegaskan, TNI-Polri akan melakukan pengamanan kegiatan aksi massa itu sesuai dengan undang-undang. Kendati penyampaian pendapat diatur undang-undang, namun diharapkan massa aksi juga mengikuti aturan yang berlaku.

"Namanya menyampaikan pendapat di muka umum sesuai undang-undang boleh, tapi tidak absolut, ada rambu-rambu yang mengatur. Misalnya, di dalam undang-undang itu jangan sampai menggangu ketertiban umum, dan jangan sampai menggangu persatuan dan kesatuan bangsa. Jika melanggar akan ada sanksi dengan membubarkan. Itu tidak hanya diatur undang-undang, tapi juga diatur Peraturan Kapolri," jelas Argo.

Menyoal apakah massa boleh melakukan aksi di depan Kantor KPU atau tidak, Argo mengungkapkan, itu merupakan teknis pengamanan.

"Itu teknik sendiri ya, kepolisian ya. Biar petugas KPU itu bekerja dengan tenang bisa menyelesaikan tugasnya tidak dipengaruhi oleh pihak lain," tandas Argo.



Sumber: BeritaSatu.com