Hakim Tipikor Yakini Menpora Terima Uang Rp 11,5 Miliar

Hakim Tipikor Yakini Menpora Terima Uang Rp 11,5 Miliar
Menteri Olahraga, Imam Nachrawi ( Foto: Beritasatu.com/Danung Arifin )
Fana Suparman / YUD Senin, 20 Mei 2019 | 21:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Maj‎elis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta meyakini Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi telah menerima uang sebesar Rp11,5 miliar dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Ending Fuad Hamidy.

Uang yang diberikan melalui Miftahul Ulum, Asisten Pribadi Imam Nahrowi dan staf protokoler Kempora, Arief Susanto tersebut diyakini untuk kebutuhan Imam Nahrawi. Meskipun ketiganya telah membantah mengenai uang tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam amar putusan Ending Hamidy yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin (20/5/2019).

"Berdasarkan fakta dan pertimbangam hukum, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memberi sesuatu," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Rustiyono saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin (20/5/2019).

Secara rinci, hakim membeberkan, Miftahul Ulum menerima uang Rp 2 miliar pada Maret 2018 di kantor KONI. Ulum juga terbukti menerima Rp 500 juta pada Februari 2018 di ruang kerja Sekjen KONI.

Kemudian, sambung Hakim, ‎Arief Susanto pernah menerima Rp3 miliar. Ulum kembali menerima uang di ruang Sekjen KONI pada Mei 2018 sebesar Rp 3 miliar. Selanjutnya, Ulum juga menerima uang Rp 3 miliar dalam pecahan mata uang asing di Lapangan Tenis Kemenpora pada 2018.

Miftahul Ulum, Arief Susanto, dan Imam Nahrawi sebelumnya sempat membanta‎h rincian uang tersebut. Ketiganya membantah menerima uang dari KONI.

Diketahui, ‎Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Majelis Hakim menyatakan Ending Fuad terbukti bersalah bersama Bendahara KONI, Johny E Awuy menyuap pejabat Kempora untuk memuluskan pencairan dana hibah dari pemerintah kepada KONI melalui Kempora.

"Mengadili menyatakan terdakwa Ending Fuad Hamidy bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Hakim Ketua Rustiyono saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/5/2019).

Dalam putusannya, Hakim mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Ending. Menurut hakim, Ending memenuhi syarat sebagai JC atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Tak hanya Ending, Majelis Hakim juga menyatakan Johny bersalah. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Putusan hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut Ending dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp150 juta serta 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta terhadap Johny.

Hakim menyatakan Ending dan Johny bersalah terbukti memberi suap sebesar Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.

Suap itu diberikan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kempora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ending dan Johny melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mendengar putusan Hakim, kedua petinggi KONI tersebut maupun Jaksa KPK meminta waktu berpikir-pikir untuk mengajukan upaya hukum lain atau menerima vonis tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan