Bos PT DRU dan 2 Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka Korupsi 16 Kapal Patroli Cepat

Bos PT DRU dan 2 Pejabat Bea Cukai Jadi Tersangka Korupsi 16 Kapal Patroli Cepat
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) bersama Irjen Kemenkeu Sumiyati (kanan) dan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KPK menetapkan empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 dan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 dengan dengan total kerugian negara mencapai Rp 179,28 miliar. ( Foto: ANTARA FOTO / Adam Bariq )
Fana Suparman / JAS Selasa, 21 Mei 2019 | 18:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama, Amir Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan 16 kapal patroli cepat (fast patrol boat/FPB) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemkeu).

Tak hanya Amir, dalam kasus ini, KPK juga menyematkan status tersangka terhadap dua pejabat DJBC, yakni Istadi Prahastanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Heru Sumarwanto selaku Ketua Panitia Lelang.

"Dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013-2015, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

Saut memaparkan, kasus ini bermula saat Sesditjen Bea Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Setjen Kemkeu untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat jenis FPB 28m, 38m, dan 60m.

DJBC pun mendapat alokasi anggaran untuk tahun jamak 2013-2015 sebesar Rp 1,12 triliun. Dalam proses lelang, Istadi selaku PPK diduga memutuskan menggunakan metode pelelangan terbatas untuk kapal patroli cepat 28m dan 60m serta metode pelelangan umum untuk kapal patroli cepat 38m.

"Pada proses pelelangan terbatas, IPR (Istadi Prahastanto) diduga telah menentukan perusahaan yang dipanggil," kata Saut.
Tak hanya itu, saat pelelangan Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawas untuk Kapal Patroli Cepat 38 meter, Istadi diduga mengarahkan panitia lelang untuk tidak memilih perusahaan tertentu. Setelah pengumuman lelang, Istadi sebagai PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp 1,12 triliun.

"Dalam proses pelaksanaan pengadaan, diduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan," katanya.

Padahal, saat uji coba, 16 kapal patroli cepat tersebut tidak dapat mencapai kecepatan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan di kontrak. Meski demikian, pihak DJBC tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.

Diungkapkan Saut, sembilan dari 16 proyek kapal patroli cepat ini dikerjakan oleh PT Daya Radar Utama yaitu lima unit FPB ukuran 28 meter (Kapal BC 20009 sampai dengan BC 20013) dan empat unit FPB ukuran 38 meter (Kapal BC 30004 sampai dengan BC 30007). Selama proses pengadaan diduga Istadi sebagai PPK, dan kawan-kawan diduga menerima 7.000 euro sebagai Agen Tunggal Mesm yang dipakai oleh 16 kapal patroli cepat.

"Diduga kerugian keuangan negara yang ditmbulkan dari pengadaan 16 kapal patrol cepat ini sekitar Rp 117, 7 miliar," kata Saut.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan