Dirut PT DRU Juga Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal di KKP

Dirut PT DRU Juga Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal di KKP
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) bersama Irjen Kemenkeu Sumiyati (kanan) dan juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5/2019). KPK menetapkan empat orang tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan 16 unit Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat/FCB) pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Tahun Anggaran 2013-2015 dan korupsi pembangunan 4 unit kapal 60 meter untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan lndonesia (SKIPI) pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Tahun Anggaran 2012-2016 dengan dengan total kerugian negara mencapai Rp 179,28 miliar. ( Foto: ANTARA FOTO / Adam Bariq )
Fana Suparman / MPA Selasa, 21 Mei 2019 | 21:05 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com-Dirut PT Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan tak hanya ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek 16 kapal patroli cepat fast patrol boat/FPB) di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemkeu).

Lembaga Antikorupsi juga menetapkan Amir Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan empat unit kapal 60m untuk Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun anggaran 2012-2016. Dalam kasus ini, KPK juga menyematkan status tersangka terhadap pejabat KKP, yakni Aris Rustandi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan empat unit kapal 60 meter untuk SKlPI pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2012 2016, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (21/5).

Saut memaparkan, kasus ini bermula saat Panitia Pengadaan Pembangunan SKIPI Tahap I merencanakan proses lelang dimulai tanggal 5 Desember 2011 dan pemenangnya diumumkan pada 15 Juni 2012. Selanjutnya, pada Oktober 2012, Menteri KKP saat itu menetapkan PT Daya Radar Utama sebagai pemenang Pekerjaan Pembangunan Kapal SKIPl dengan nilai penawaran US$58.307.789 atau Rp558.531.475.423 dengan kurs saat itu.

"Pada Januarl 2013, ARS (Aris Rustandi) yang menjabat sebagai PPK dan pihak PT. DRU menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan SKIPl Tahap I dengan nilai kontrak US$ 58.307.789," papar Saut.

Selanjutnya pada Februari 2015, Aris dan Tim Teknis melakukan kegiatan FAT (Factory Acceptance Test) ke Jerman. Untuk keglatan tersebut PPK dan Tim Teknis diduga menerima fasilitas dari PT. DRU sebesar Rp300.000.000. Kemudian, pada April 2016, Aris melakukan serah terima empat unit kapal SKIPI bernama ORCA 01 sampai dengan ORCA 04 dengan Berita Acara yang ditandatangani AMG yang menyatakan pembangunan Kapal SKIPI telah selesai 100%. Aris pun membayar seluruh termin pembayaran kepada PT. DRU senilai US$58.307.788 atau setara Rp744.089.959.059. Padahal, diduga biaya pembangunan empat unit kapal SKIPI hanya Rp446.267.570.055.

"Diduga terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan, balk belum adanya Engineering Estimate, persekongkolan dalam tender, dokumen yang tidak benar dan sejumlah perbuatan melanggar hukum lainnya," katanya.

Tak hanya itu, empat unit kapal SKIPI tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan dan dibutukan. Beberapa diantaranya kecepatannya yang tidak mencapai syarat yang ditentukan, kekurangan panjang kapal sekitar 26 cm, markup volume plat baja dan aluminium, dan kekurangan perlengkapan kapal lain.

"Diduga kerugian keuangan negara dalam pengadaan empat Unit Kapal SKIPI sekurang kurangnya sebesar Rp61.540.127.782," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Amir dan Aris disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: Suara Pembaruan