Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Ditaksir Rugikan Negara Lebih dari Rp 100 Miliar

Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Ditaksir Rugikan Negara Lebih dari Rp 100 Miliar
Febri Diansyah. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / WM Selasa, 21 Mei 2019 | 04:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan kapal. Meski belum diumumkan secara resmi mengenai perkara maupun pihak-pihak yang menyandang status tersangka, KPK telah mengidentifikasi nilai kerugian negara dari kasus korupsi tersebut. Berdasar identifikasi sementara, KPK menduga kasus ini merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar.

"Dalam kasus ini kerugian keuangan negara nya juga sangat besar ya. Dari identifikasi yang sudah dilakukan ini lebih dari Rp 100 miliar dugaan kerugian keuangan negaranya," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/5).

Untuk itu, kata Febri, pihaknya perlu cermat dalam menangani kasus ini. Tim penyidik terus mengumpulkan bukti sebanyak dan sekuat mungkin.

"Kami harus sangat cermat dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan sekuat mungkin," katanya.

Dalam proses pengumpulan bukti tersebut, tim penyidik telah menggeledah setidaknya lima lokasi sejak Kamis (16/5/2019) hingga Senin (20/5/2019). Pada Kamis, tim penyidik menggeledah kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada keesokan harinya atau Jumat (17/5/2019), tim penyidik menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara pada Senin (20/5/2019), tim penyidik menggeledah dua rumah milik dua direksi PT Daya Radar Utama dan satu rumah lainnya milik pejabat KKP. Ketiga rumah itu masing-masing berlokasi di Menteng, Grogol dan Bekasi.

Dari penggeledahan di sejumlah lokasi itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Dokumen dan barang bukti elektronik berupa hard disk, compact disk, dan lainnya itu terkait dengan pengadaan kapal.

"Nanti hasil penggeledahan itu akan dipelajari lebih lanjut," kata Febri.

Berdasarkan informasi, penggeledahan di kantor KKP diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit kapal volume 60 meter di KKP. Dalam kasus ini, KPK dikabarkan menetapkan dua orang tersangka yang terdiri dari pejabat KKP dan bos PT Daya Radar Utama. Selain itu, KPK juga meningkatkan status kasus dugaan korupsi pengadaan atau pembelian 16 kapal cepat patr‎oli ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Salah satunya merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan kapal di Bea dan Cukai, dan satu orang lainnya merupakan petinggi PT Daya Radar Utama. Perusahaan tersebut bergerak di bidang galangan kapal yang membangun dan memperbaiki berbagai macam kapal dari bahan baja, aluminium alloy dan fiberglass reinforced plastic.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Febri tak membantah pihaknya telah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Namun, Febri masih bungkam mengenai nama-nama pihak yang menyandang tersangka. Febri berjanji akan segera menyampaikan secara rinci mengenai perkara ini dalam konferensi pers.

"Untuk pokok perkara apalagi nama tersangka belum bisa kami konfirmasi saat ini. Segera kami umumkan, semoga besok atau lusa kami sudah bisa sampaikan ke publik. Itu sepenuhnya tergantung nanti apakah tindakan tindakan awal oleh penyidik itu sudah selesai," katanya.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah melayangkan surat kepada Ditjen Imigrasi Kemkumham untuk mencegah pihak tertentu bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Namun, lagi-lagi, Febri enggan mengungkap identitas pihak yang telah dicegah bepergian ke luar negeri.

"Sudah ada yang dimintakan pelarangan ke luar negeri, tapi saya belum bisa sampaikan (identitasnya). Tapi sudah ada yang dimintakan pelarangan ke luar negeri," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan