Perkara GWP, Pakar Hukum: Eks Kreditur Tak Bisa Menagih Lagi

Perkara GWP, Pakar Hukum: Eks Kreditur Tak Bisa Menagih Lagi
ilustrasi ( Foto: istimewa )
Yuliantino Situmorang / YS Kamis, 23 Mei 2019 | 16:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -  Pakar hukum dari Fakultas Hukum UGM Nindyo Pramono menilai, eks kreditur PT Geria Wijaya Prestige (GWP) tidak bisa melakukan penagihan secara parsial lagi ke debitur setelah seluruh piutang atau aset kredit sindikasi dijual BPPN melalui lelang.

Penegasan itu ia sampaikan seperti dikutip dari salinan pendapat hukumnya yang beredar di kalangan jurnalis di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Pendapat hukum itu juga sudah diserahkan sebagai alat bukti dalam persidangan lanjutan perkara GWP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 21 Mei.

Menurut dia, dengan terjualnya piutang (aset kredit) sindikasi GWP melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) yang digelar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), otomatis seluruh manfaat aset kredit itu harus beralih ke pembeli/pemegang terakhir piutang, termasuk jaminan kreditnya.

“Jadi, eks anggota kreditur sindikasi tidak bisa lagi menagih secara parsial setelah seluruh piutang sindikasi terjual melalui PPAK,” ungkap Nindyo.

Dijelaskan, dengan terjualnya piutang sindikasi melalui PPAK di BPPN sesuai PP 17 Tahunn 1999 dan munculnya pembeli atau pemegang piutang baru atau kreditur baru, dapat diartikan perjanjian kredit yang sebelumnya menjadi payung hukum hubungan perikatan antara kreditur sindikasi dan debitur itu berakhir.

“Yang ada saat ini tentu kreditur baru yang secara sah membeli piutang atau aset kredit tersebut dari BPPN melalui PPAK,” katanya.

Fireworks Ventures Limited diketahui menjadi pemegang hak tagih atas seluruh utang GWP terhadap tujuh bank sindikasi setelah menerima pengalihan dari PT Millenium Atlantic Securities (MAS) yang sebelumnya membeli hak tagih piutang itu dari BPPN lewat PPAK.

“Pengalihan hak tagih (atas piutang GWP) itu sah menurut hukum. Fireworks satu-satunya pemegang hak tagih atas seluruh utang PT GWP terhadap tujuh bank sindikasi,” kata Nindyo

Menurut Pasal 37 Ayat (3) huruf f dalam PP 17/1999, paparnya, BPPN mempunyai wewenang menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengelolaannya ke pihak lain, tanpa perlu persetujuan nasabah/debitur.

Seperti diketahui, pengusaha TW melalui kuasa hukumnya Desrizal dkk mengajukan gugatan Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Ia meminta pengadilan memutuskan GWP melakukan wanprestasi dan mesti membayar penggugat lebih dari US$ 31 juta. Turut tergugat Fireworks Ventures Limited.

TW diketahui membeli hak tagih piutang GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia (dulu Bank Multicor) melalui akta bawah tangan 12 Februari 2018.

Pada 1995, Bank Multicor menjadi salah satu anggota sindikasi kreditur yang memberi pinjaman US$ 17 juta ke GWP. Namun, akibat krisis moneter 1997-1999, beberapa bank anggota sindikasi kolaps dan harus diambilalih BPPN.

Pada 8 November 2000, semua anggota kreditur sindikasi, termasuk Bank Multicor, membuat Kesepakatan Bersama dengan BPPN, yang pada intinya menyerahkan kewenangan pengurusan piutang PT GWP ke BPPN berdasarkan PP 17/1999.

Sejak itu, piutang GWP ditangani BPPN, hingga akhirnya BPPN menjual piutang itu melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI Tahun 2004 yang dimenangkan PT MAS. BPPN lalu mengalihkan hak tagih piutang (cessie) GWP ke PT MAS, yang kemudian pada 2005 mengalihkan kepada Fireworks.

 



Sumber: PR