Besok, KPK Kembali Periksa Sofyan Basir

Besok, KPK Kembali Periksa Sofyan Basir
Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Senin 6 Mei 2019. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao. )
Fana Suparman / JAS Kamis, 23 Mei 2019 | 21:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan memeriksa Dirut nonaktif PT PLN Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Jumat (24/5/2019) besok.

Ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Sofyan setelah KPK mengumumkan penetapannya sebagai tersangka pada 23 April lalu. Sebelumnya, KPK memeriksa Sofyan dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada 6 Mei lalu.

"Besok, sekitar jam 10 memang diagendakan pemeriksaan untuk tersangka SFB (Sofyan Basir) Direktur Utama PLN dalam kapasitas saat perbuatan ini terjadi," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Febri menyatakan, surat panggilan telah dilayangkan tim penyidik. Untuk itu, KPK mengingatkan Sofyan Basir untuk kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan besok.

"Tentu suratnya sudah kami sampaikan sebelumnya dan kami harap yang bersangkutan bisa datang," katanya.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN. Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.

 



Sumber: Suara Pembaruan