KPK Tak Percaya Klaim Menag Lukman soal Uang Ratusan Juta di Ruangannya

KPK Tak Percaya Klaim Menag Lukman soal Uang Ratusan Juta di Ruangannya
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2019. Lukman diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019 dengan tersangka Romahurmuziy. ( Foto: ANTARA FOTO / Sigid Kurniawan )
Fana Suparman / JAS Kamis, 23 Mei 2019 | 22:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempercayai begitu saja klaim Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin soal uang ratusan juta rupiah yang disita tim penyidik saat menggeledah ruang kerjanya beberapa waktu lalu. KPK menegaskan, bakal menelusuri informasi dan bukti lain mengenai uang sebesar Rp 180 juta dan US$ 30.000 tersebut.

"KPK tidak hanya bergantung pada satu keterangan saja. KPK mencari informasi serta bukti lain soal asal-usul uang tersebut yang jumlahnya cukup banyak. Ratusan juta rupiah baik dalam bentuk rupiah ataupun valuta asing," kata Jubir KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Diketahui, tim penyidik menyita uang Rp 180 juta dan US$ 30.000 saat menggeledah ruang kerja Lukman di Kementerian Agama pada, 18 Maret 2019 lalu. KPK meyakini uang tersebut terkait dengan kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

Untuk mendalami uang tersebut, tim penyidik memeriksa Lukman pada hari ini. Kepada awak media, Lukman mengklaim uang tersebut merupakan akumulasi dari sisa dana operasional menteri, honorarium dan perjalanan dinasnya.

Febri menyatakan, dalam pemeriksaan tersebut, Lukman mengakui uang itu miliknya, meski membantah terkait dengan kasus jual-beli jabatan. Febri menekankan, pihaknya telah mengantongi bukti asal usul uang tersebut dan akan dibeberkan dalam proses persidangan dengan terdakwa Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin yang bakal digelar perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu (29/5) mendatang.

"Dari mana asalnya dan bukti apa yang sudah kami miliki tentu belum bisa disampaikan saat ini. Tapi yang pasti masih terkait dengan perkara ini sebagian dari fakta-fakta akan kami buka juga di persidangan," katanya.

Diketahui, tim penyidik menyita uang Rp 180 juta dan US$ 30.000 saat menggeledah ruang kerja Lukman di Kementerian Agama, 18 Maret 2019 lalu. KPK meyakini uang tersebut terkait dengan kasus dugaan suap jual-beli jabatan yang menjerat Rommy.

Dalam kasus jual-beli jabatan, KPK menetapkan Rommy bersama Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kakanwil Kemag Provinsi Jatim, Haris Hasanuddin sebagai tersangka. Muafaq dan Haris diduga telah menyuap Rommy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Pada 6 Februari 2019, Haris mendatangi kediaman Rommy dan menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta untuk memuluskan proses seleksi ini sesuai kesepakatan. Saat itu, KPK menduga telah terjadi pemberian suap tahap pertama.

Namun, pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak lolos seleksi untuk diusulkan ke Menteri Agama karena pernah mendapatkan hukuman disiplin.

KPK menduga telah terjadi kerja sama antara Romy dan pihak-pihak tertentu termasuk pejabat Kemag untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Rommy.

Pada Jumat (15/3) lalu, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Rommy untuk menyerahkan uang Rp 50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.



Sumber: Suara Pembaruan