Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Kasus PLTU Riau-1, Sofyan Basir Mangkir dari Pemeriksaan KPK
Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir memasuki gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin, 6 Mei 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Fana Suparman / JAS Jumat, 24 Mei 2019 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Utama (Dirut) nonaktif PT PLN, Sofyan Basir mangkir atau tak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/5/2019). Sofyan sedianya diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Ketidakhadiran ini disampaikan Sofyan melalui surat kepada tim penyidik.

"Sudah ada surat yang kami terima dari pihak SFB (Sofyan Basir)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Febri tak menjelaskan secara rinci alasan Sofyan mangkir dari panggilan penyidik. Yang jelas, kata Febri, dalam surat itu, Sofyan meminta penyidik menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Intinya tidak bisa hadir memenuhi penggilan penyidik hari ini dan meminta penjadwalan ulang," katanya.

Febri menyatakan pihaknya belum menentukan sikap atas permintaan Sofyan Basir tersebut. Tim penyidik, kata Febri akan menelaah terlebih dahulu untuk menentukan langkah berikutnya.

"Surat tersebut nanti kami pelajari dulu untuk menentukan apa yang akan dilakukan sesuai kebutuhan lenyidikan ini," katanya.

Dalam kasus ini, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menerima suap dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

KPK menduga Sofyan dijanjikan mendapat fee yang sama besar dengan Eni dan Idrus Marham.

Keterlibatan Sofyan dalam kasus ini bermula pada Oktober 2015. Saat itu Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya memohon pada PLN agar memasukkan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Namun, tak ada tanggapan hingga akhirnya Johannes Kotjo mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1.

Diduga telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Sofyan, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek senilai US$900 juta tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan pada 2016, Sofyan lantas menunjuk Johannes untuk mengerjakan proyek di Riau-1 karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat. Padahal, saat itu belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Kemudian, PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.

Johannes pun meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Selanjutnya, Sofyan diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN agar PPA antara PLN dengan Blackgold Natural Resources Limited dan CHEC segera direalisasikan.



Sumber: Suara Pembaruan