Permadi Batal Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Permadi Batal Jalani Pemeriksaan Lanjutan
Permadi (Foto: istimewa)
Bayu Marhaenjati / JAS Senin, 27 Mei 2019 | 15:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi senior Permadi, tidak jadi menjalani pemeriksaan lanjutan terkait laporan kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) soal pernyataannya tentang revolusi yang videonya kemudian viral, di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hari ini.

Kuasa hukum Permadi, Herdarsam Marantoko mengatakan, kliennya sudah memenuhi agenda pemeriksaan hari ini. Namun, diduga karena penyidik berhalangan sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang.

"Kami sudah memenuhi panggilan sesuai jadwal yang kemarin, satu minggu penundaan. Kami sudah ke sini menemui penyidik, tapi ternyata penyidik pulang pagi, enggak bisa dilakukan pemeriksaan," ujar Hendarsam, di Mapolda Metro Jaya, Senin (27/5/2019).

Dikatakan Hendarsam, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala unit, namun karena menunggu terlalu lama sehingga meminta agar dijadwalkan ulang pemeriksaannya.

"Kami enggak mungkin juga menunggu terlalu lama tanpa ada kejelasan, akhirnya setelah 2,5 jam kami minta reschedule saja. Untuk waktunya kapan, kami menunggu arahan dan koordinasi penyidik," ungkap Hendarsam.

Sebelumnya, polisi membuat laporan model A, terkait beredarnya rekaman video berisi pernyataan Permadi soal revolusi yang dinilai mengajak makar, dalam suatu diskusi atau rapat. Kasus itu, ditangani penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Selain itu, Politisi PDI Perjuangan Stefanus Asat Gusma juga membuat laporan yang tercatat dalam laporan polisi bernomor LP/2885/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum, terkait kejahatan terhadap keamanan negara/makar dan atau tindak pidana terhadap diskriminasi ras dan atau tindak pidana menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 107 KUHP dan 110 KUHP Junto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 4 Junto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.

Selain Stefanus, Ketua Yayasan Bantuan Hukum Kemandirian Jakarta Josua Viktor, juga membuat laporan yang sama terhadap Permadi. Laporannya teregister dalam nomor: LP/2890/V/2019/PMJ/Dit. Reskrimum.



Sumber: BeritaSatu.com